Optimalkan Pendataan Kebutuhan Petani, DPRD Gresik Minta Pemkab Buatkan Kartu Tani

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik terus berupaya mencari terobosan agar petani dapat lebih sejahtera dan tidak mengalami kesulitan saat musim tanam tiba. Sebab, saat ini wakil rakyat masih banyak menemukan fakta bahwa petani di Gresik, masih kesulitan obat-obatan, terlebih pupuk, terutama saat musim tanam.

DPRD sudah melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang pemerintahannya dianggap sukses mencetuskan program untuk membantu masyarakat tani. Terakhir, Komisi B DPRD Gresik yang membidangi pertanian melakukan KKLD (Kunjungan Kerja Luar Daerah) ke Kabupaten Salatiga, Jawa Tengah.

Baca Juga: Wujudkan Ketahanan Pangan, Kades Boboh Gresik Bagi Benih Padi ke Ratusan Petani

"Kami berkunjung ke Kabupaten Salatiga, Jateng karena tata kelola pertanian di sana bagus," kata Wakil Ketua DPRD Gresik, Hj. Nur Saidah.

Nur Saidah menyatakan, Kabupaten Gresik merupakan daerah agraris. Di mana, mayoritas penduduknya, khususnya yang tinggal di perdesaan bekerja di sektor pertanian. Areal pertanian pangan di Kabupaten Gresik tercatat pada tahun 2016 kisaran 60.000 hektar lebih. Jumlah itu diperkirakan masih terus bisa bertambah seiring dengan pembukaan lahan pertanian baru.

Hal ini dilakukan karena Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah yang diplot oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahkan nasional, sebagai daerah lumbung padi.

Baca Juga: Petani Sekargadung Lega, Pemdes Bangunkan Dam untuk Pengairan Sawah

"Makanya, DPRD Gresik memberikan atensi besar untuk sektor pertanian ini," jelas politisi senior Gerindra asal Kecamatan Duduksampeyan ini.

Dalam kunjungan ke Kabupaten Salatiga, lanjut Nur Saidah, Komisi B mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Diceritakan Nur Saidah, pemerintah daerah di sana membuat kebijakan program "kartu tani". 

"Fungsi kartu tani untuk membeli pupuk, obat-obatan dan kebutuhan pertanian lain. Nah, dalam masing-masing kartu tani yang dimiliki para petani di Salatiga, sudah tercatat (terdata) luasan lahan yang dimiliki oleh petani bersangkutan. Sehingga, bisa terdeteksi kebutuhan pupuk petani dalam satu kali tanam berapa, termasuk obat-obatan," terangnya.

Baca Juga: Desa Pucung Jadi Pilot Project Pertanian Tembakau Jinten

"Sehingga, kebutuhan pupuk dan lainnya di saldo masing-masing petani bisa terdata dengan baik," sambugnya.

Masih kata Nur Saidah, Pemerintah Kabupaten Salatiga hingga saat ini telah menerapkan program kartu tani di 22 desa. Bahkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan atensi besar terhadap program kartu tani tersebut.

Nur Saidah berharap, program bagus untuk melindungi petani tersebut bisa diterapkan di Kabupaten Gresik. Untuk itu, DPRD Gresik akan berkoordinasi dengan Bupati Sambari Halim Radianto, terlebih SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang menangani pertanian, yakni Diseperta (Dinas Pertanian).

Baca Juga: Jaga Ketersediaan Air, JITUT di Desa Pandu Gresik Direvitalisasi

"Nantinya, kalau program tersebut digolkan DPRD dan Pemkab Gresik, payung hukum untuk pelaksanaan program tersebut bisa dengan Perda (peraturan daerah). Atau cukup dengan Perbup (peraturan bupati)," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News