SUMENEP (bangsaonline) - Sebanyak 302 kelompok petani garam di Kabupaten Sumenep terancam tidak mendapat bantuan pemberdayaan usaha garam rakyat (Pugar). Sebab, bantuan Pugar untuk Sumenep dipangkas dari semula Rp 4,4 miliar menjadi Rp 1,3 miliar.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep Moh Jakfar menjelaskan, akibat pemangkasan bantuan pugar itu, dari 336 kelompok pugar yang ada di Kabupaten Sumenep, hanya 32 kelompok yang akan mendapat bantuan pugar.
Baca Juga: 7 Mahasiswa Asing Program UTISS Hadir di Wisuda ke-37 Universitas Trunojoyo
“Tahun ini hanya 32 kelompok pugar yang diprediksi dapat bantuan pugar, selebihnya tidak dapat, meskipun begitu 32 kelompok yang diprediksi dapat bantuan, masih dilakukan verifikasi,agar kelompok yang mendapat bantuan pugar betul-betul solid dalam mengelola bantuan dari pemerintah pusat,” katanya.
Menurutnya, pemangkasan program bantuan pugar pada Dinas kelautan dan perikanan, dikarenakan terjadi pembengkakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), yang terjadi di pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat melakukan pemangkasan terhadap semua jenis bantuan yang bersumber dari dana APBN untuk daerah.
"Kami tidak bisa berbuat apapun, karena semua adalah keputusan Pemerintah Pusat,” terangnya.
Baca Juga: Pesan Pj Gubernur Jatim saat Terima Yankes Bergerak di Grahadi
Bantuan pugar sebesar Rp 1,3 milliar yang akan diberikan pemerintah pusat kepada kelompok pugar, akan dikucurkan langsung melalui bentuan langsung masyarakat (BLM). Dana tersebut akan diperuntukkan untuk pengembangam teknologi ulil filter (TUF) bagi petani garam,supaya mutu garam yang dihasilkan nantinya lebih bagus dari sebelumnya.
“Dengan menggunakan sistem TUF, ada kemungkinan kelompok pugar yang mendapat bantuan, diprediksi akan menerima dana sebsar Rp 30 juta perkelompok, karena sisa dana yang diberikan pada kelompok, akan diperuntukkan sebagai gaji pendamping, karena jika tidak seperti itu, kita akan kebingungan untuk membayar gaji pendamping,” pungkasnya.
Namun besaran jumlah bantuan pada masing-masing kelompok belum final, sebab setiap kelompok memiliki luas areal yang berbeda-beda. Sehingga dengan penggunaan teknologi TUF, bantuan untuk setiap kelompok tidak akan sama nominalnya.
Baca Juga: Pj Bupati Bangkalan Serahkan Bantuan Modal Usaha untuk IKM dari DBHCHT 2024
“Kita lihat dulu hasil verifikasi tim di lapangan, semakin luas lahan garapannya maka bantuan yang akan diterima juga semakin banyak, tergantung rencana usahanya jika sudah masuk maka kami akan meminta kelompok tersebut membuat rekening, karena dananya akan turun melalui rekening kelompok,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
