?
Koordinator AMPB, Mohasim saat menunjukkan beberapa bukti kebocoran anggaran di satu SKPD. Foto:yogik mz/bangsaonline
BONDOWOSO (bangsaonline) - Gagalnya Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Pemkab) mendapatkan predikat Opini Wajar tanpa Pengeciualian (WTP) pada than 2014, Aliansi Masyarakat Peduli Perubahan Bondowoso menilai, karena hali tersebut disebabkan adanya dugaan bocornya anggaran dan amburadulnya kinerja beberapa SKPD.
Dengan demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) harus bertanggung jawab atas amburadulnya kinerja SKPD. Sebab pihaknya adalah sebagai penanggung jawab seluruh anggaran dari semua SKPD.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pebduli Perubahan, Mohasim menjelaskan bahwa gagalnya Kabupaten Bondowoso meraih opini wajar tanpa pengecualian tahun ini, mengindikasikan masih ada administrasi yang perlu diperbaiki, terutama dilingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Bondowoso.
“Kami berharap kepada bapak Bupati untuk memebrikan sanksi tegas kepada pihak SKPD yang bersangkutan, sebab kejadian ini adalah merupakan pukulan telak terhadap Bupati bahwa Sekda tidak bisa meningkatkan kinerja dilingkungan pemkab bondowoso,” ujar Mohasim kepada bangsaonline, Selasa 01/07.
Menurut Mohasim, dirinya menilai bahwa gambaran WTP dalam masyarakat adalah mengesankan menyangkut aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, namun faktanya pada tahun 2014 Pemkab Bondowoso harus gigit jari dan rela dengan tidak diraihnya WTP tahun ini.
“Ini sangat ironis, padahal Pemkab Bondowoso sudah mendapatkan WTP dua kali berturut-turut pada tahun 2013 dan 2012. Ada apa dan kenapa pada tahun 2014 ini Bondowoso gagal mendapatkan predikat WTP ini,” keluhnya
Selain itu, Mohasim juga mendesak Bupati segera memberikan sanksi terhadap SKPD yang bermasalah, sehingga membuat gagalnya Bondowoso mendapatkan WTP.
“AMPB akan aksi turun jalan, jika bapak bupati tidak memberikan tindakan tegas terhadap SKPD yang terindikasi banyak masalah, serta Sekda jugaselaku penanggung jawab atas semua kinerja SKPD,” pungkasnya
