Salah satu titik pantai Kenjeran yang sering dipakai untuk mesum.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemagaran bibir pantai di Suramadu yang dilakukan Pemkot Surabaya dinilai merugikan masyarakat. Komisi C DPRD Surabaya memandang, langkah tersebut mematikan perekonomian masyarakat setempat dan para pedagang kaki lima (PKL).
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri memandang, alasan pemagaran tidak tepat. Pemkot berdalih, di kawasan pantai Suramadu sering terjadi tindakan asusila. Sehingga, untuk mencegah itu, pemerintah melakukan pemagaran.
Baca Juga: Kronologi Mobil WNA Dicuri di Tempat Pencucian KTM Kenjeran Surabaya
"Jadi itu (pemagaran) tidak tepat, mau menghilangkan tikus, tapi yang dibakar lumbungnya, ini kan keliru," ujarnya, Jumat (24/2).
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, akibat pemagaran itu, para PKL terancam kehilangan pemasukan. Padahal, di kawasan itu menjadi destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh warga Surabaya untuk sekadar melihat keindahan pantai Suramadu.
Ipuk, sapaannya, menjelaskan, menghilangkan transaksi maksiat di kawasan Pantai Suramadu tidak harus dengan pemagaran. Potensi alamiah berupa pantai Suramadu tidak bisa dihilangkan. Karena itu menjadi kekayaan pantai yang dimiliki oleh Surabaya.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Oleh-Oleh Legend Khas Surabaya yang Wajib Dibawa Pulang saat Mudik Lebaran
"Tugas pemerintah menggali potensi, yang ada didesain menjadi sesuau yang baik. Kalau tugasnya memagarai, jangan semena-mena, karena di situ ada hajat hidup orang banyak," tegasnya.
Sekretaris Komisi C Camelia Chabibah menambahkan, pemagaran pantai Suramadu dilakukan sejak awal Februari tahun ini. Perencanaan pemagaran sudah dilakukan sejak 2016 dari hasil usulan warga dan tokoh masyarakat karena sering terjadi asusila.
"Sebenarnya ini (asusila) penyakit lama sejak (saya) di komisi B, tetapi di sana itu minim penerangan, nah itu sebenarnya yang perlu diperhatikan," ujarnya.
Baca Juga: Sering Terjadi Terjadi Gesekan, Club Phoenix Surabaya Segera Akhirnya Operasionalnya
Politisi PKB ini meminta kepada Pemkot agar penerangan jalan umum (PJU) di kawasan itu ditambah. Menurutnya, pemagaran tidak dibutuhkan ketika penerangan jalan cukup banyak. Sebab, perbuatan mesum seringkali dilakukan di tempat yang remang.
"Pagar tidak perlu kalau hanya menghilangkan asusila, karena dengan itu (pemagaran) menghilangkan penghasilan PKL," ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi C Buchori Imron menyesalkan pemagaran karena masyarakat setempat dan PKL tidak pernah diajak koordinasi. Akibatnya, banyak warga dan PKL yang mengais rezeki dari kawasan itu mengadu ke dewan.
Baca Juga: Identitas Korban Mutilasi Belum Terungkap, Kapolresta Sidoarjo Bilang Begini
Dia meminta kepada pemerintah agar merespon keluhan masyarakat. "Kita tahu kalau ada yang menyimpang, tapi tokoh-tokoh Tambak Wedi harus diajak bicara. Dinas Pariwisata tolong diatur dengan baik," tukasnya.
Camat Kenjeran Heni Indriati mengaku sering melihat di kawasan pantai Suramadu sering terjadi transaksi seks. Celakanya, dari penelusuran yang dilakukan, dari sekian transaksi asusila pelakunya adalah warga Surabaya.
"Saya pkir di situ jangan sampai ada kejadian negatif, kalau sampai aparat menemukan (asusila) apalagi orang lain," ujarnya.
Baca Juga: Kasus Tewasnya Siswi SMPN 31 di Gudang Peluru Kenjeran, Polisi Tangkap 2 Remaja
Dia mengungkapkan, tidak semua bibir pantai diberi pagar. Sebab, pihaknya membuat pintu untuk keluar masuk para nelayan. Selain bertujuan untuk mengurangi maksiat, pemagaran juga untuk meningkatkan keamanan. (lan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
