ilustrasi
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Para pengusaha hotel di Surabaya meminta besaran pajak hotel yang dikenakan kepada mereka diturunkan. Alasannya, menurut Ketua PHRI Jatim, Heru Siswanto, Jumat (17/3), saat ini persaingan hotel cukup ketat. Pasalnya jumlah hotel di kota Pahlawan ini juga cukup banyak sebanyak 260 hotel. Sedangkan, okupansi justru menurun.
“Sekarang ini persaingan antar hotel kuat sekali,” paparnya
Baca Juga: Festival Kuliner 2022 di Kota Batu Berlangsung Semarak
Heri menyatakan besaran pajak hotel di Surabaya lebih besar dibandingkan dengan beberapa negara lain. Ia menyebutkan, pajak hotel di Malaysia hanya 5 persen, Singapura 7 persen, bahkan Australia hanya 0 persen.
“Mereka buktinya maju, tak lesu seperti kita,” katanya
Ia menilai, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan memanfaatkan ketentuan yang terdapat pada UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa setinggi tingginya besaran pajak yang dikenakan sekitar 10 persen.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Lepas Keberangkatan 220 Jemaah Umrah dari Bandar Udara Internasional Juanda
Sementara mengenai pajak Parkir, Heri mengaku keberatan jika hotel yang tak mengenakan tarif parkir tetap dikenakan pajak parkir sekitar 20 persen. Pasalnya, area parkir yang disediakan pihak hotel merupakan bagian dari fasilitas kepada para tamu.
“Mestinya yang dikenakan pihak ketiga yang mengelola parkir,” paparnya.
Heri mengakui, di beberapa hotel, area parkir yang ada dikelola oleh pihak ketiga. Namun menurutnya, besaran pendapatan yang didapat pihak hotel, cukup kecil, di kisaran 7 -10 persen.
Baca Juga: Tingkatkan Pendapatan Daerah, Bupati Kediri Luncurkan Layanan Pajak Online
“Itu pun hanya untuk maintenance,” tutur Heri.
Menanggapi aspirasi PHRI, Sekretaris Pansus Pajak Daerah DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, bahwa okupansi hotel yang disebutkan PHRI tak sesuai fakta yang ada. Karena investasi perhotelan di Surabaya justru meningkat. Buktinya PAD yang masuk ke pemerintah kota setiap tahun meningkat.
“Tahun 2014 sebesar 181 M, 2015 mendapai 187 M, kemudian 2016 sekitar 216,” katanya
Baca Juga: Seribu Pelaku Usaha Pariwisata di Sidoarjo Divaksin Covid-19 Tahap Dua
Sementara jika perbandingannya dengan negara lain, Adi menyatakan, bahwa NKRI bekerja berdasarkan UU yang ada, yakni UU 28 Tahun 2009. Namun demikian, untuk pajak parkir, pansus masih menelaah, apakah dipisah dengan pajak hotel atau disatukan, karena masuk dalam kelengkapan hotel, seperti restoran dan fasilitas lainnya. (lan/ros)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
