Puluhan aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Situbondo saat berorasi di depan kantor DPRD Situbondo. foto: MURSIDI/ BANGSAONLINE
Usai berorasi di perempatan Sarworini, puluhan massa dari PMII melanjutkan perjalanan ke kantor DPRD di Jalan Kenanga Patokan Situbondo. Di depan Kantor DPRD mereka sempat menghadang truk yang akan melintas.
Aksi penghadangan terhadap truk ini tak berlangsung lama. Polisi yang mengamankan jalannya aksi berhasil membujuk mahasiswa untuk membuka separuh ruas jalan raya dan membiarkan sejumlah kendaraan yang tertahan, terutama truk yang dihadangnya itu melintas.
"Kami menyesalkan sikap DPRD yang tidak menindak lanjuti persoalan SPM ini, wong indikasi kerugian negaranya sudah jelas. Dari sampel saja ada 88 pengguna layanan SPM yang fiktif," ujarnya.
Sejumlah mahasiswa sempat mencari ke sejumlah ruangan para pimpinan dan anggota Komisi IV yang tidak menemuinya. Mereka curiga Komisi IV sengaja bersembunyi. Walau akan ditemui oleh Ketua DPRD Situbondo, Basori Shanhaji, para aktivis tetap menolak, dengan alasan hanya mempunyai kepentingan dengan komisi IV.
Di DPRD mereka membawa tiga tuntutan. Di antaranya, DPRD harus mendapatkan lampiran data fiktif dan data ganda pengguna SPM dalam satu minggu. Selain itu, massa PMII juga menuntut agar komisi IV mendesak Ketua DPRD untuk segera meminta data fiktif dan data ganda, serta meminta aparat penegak hukum menangkap dan memenjarakan oknum yang terlibat dalam kasus SPM.
"Kami minta masalah SPM ini diusut tuntas, kalau tidak minggu depan kami akan kembali turun jalan, dari awal kami sudah berkomitmen akan terus mengawal penuntasan kasus SPM ini, apalagi persoalan SPM tersebut masuk dalam rekomendasi hasil Konfercab," pungkas M Hasan. (stb1/had/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
