JEMBER, BANGSAONLINE.com - Belum kelarnya urusan status lahan antara pihak PTPN XII dan Pemerintah Kabupaten Jember, membuat perluasan pengembangan bandara Notohadinegoro menjadi Bandara Internasional dan Embarkasi Haji kemungkinan tidak akan terlaksana. Hal ini terungkap saat diadakan hearing antara Komisi C DPRD Jember bersama Bappekab, Selasa (4/4).
Usai hearing, Kepala Bappekab Jember Edi Budi Susilo kepada wartawan menjelaskan, sampai saat ini status lahan yang akan dipakai untuk perluasan Bandara Notohadinegoro masih belum jelas. Sehingga kedua belah pihak, antara Eksekutif dan Legislatif, belum ada kesepakatan. Untuk anggaran tahun 2017 ini, pemerintah kabupaten Jember tidak melakukan pembangunan fisik di area bandara. Tahun 2017 ini pihaknya menargetkan kejelasan status lahan tersebut sudah ada
Baca Juga: Atlet Gantole dari Banyuwangi Kritis Usai Tabrak Tiang Listrik saat Latihan, Dirawat di RSD Soebandi
"Tim dari pemkab saat ini sedang bekerja keras dengan Kementerian BUMN untuk memfasilitasi status lahan tersebut. Apakah lahan tersebut nantinya akan dihibahkan kepada Pemkab atau Kerja Sama Operasionalnya diperpanjang tidak menjadi soal," kata Edi.
Perlu diketahui, DPRD Jember sebelumnya menyatakan khawatir akan janji kerja Bupati untuk menjadikan Bandara Notohadinegoro sebagai Bandara Internasional dan Embarkasi Haji sulit terealisasi. Sebab banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Sedangkan persoalan status lahan saja sampai saat ini belum ada kejelasan. (jbr1/yud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News