PPDI Tuban Pertanyakan Status Tugas Sekdes PNS

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Status tugas Sekretaris Desa (Sekdes) PNS yang tersebar di seluruh Kabupaten Tuban dipertanyakan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban. Alasannya, sesuai berjalannya UU Nomor 6/2014 tentang Desa, bahwa Sekdes harusnya diisi oleh perangkat desa atau warga negara indonesia yang berstatus non-PNS.

"Tapi realitanya sejak diangkat menjadi PNS pada 2008 lalu hingga sekarang masih tetap saja. Padahal sesuai undang-undang harus diisi non-PNS," ujar Ketua Umum PPDI Kabupaten Tuban, Achmad Cholil kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (12/4).

Menurutnya, acuan persyaratan dan tata cara pengangkatan sekdes menjadi PNS yang termuat dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2007 dalam pasal 14 masih menimbulkan pro kontra di kalangan pemerintahan desa. Dalam muatan pasal 14 disebutkan sekdes yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan sekurang kurangnya 6 (enam) tahun.

"Namun, selama 9 tahun berjalan 2008 hingga 2017 Sekdes masih melaksanakan tugas di pemerintahan desa. Bahkan, hingga sekarang sekdes PNS masih berjalan menjalankan aktivitas menjadi administrasi, dan pelaksana teknis Desa. Jika runut dari surat elektronik yang disampaikan PPDI kepada bupati sudah cukup jelas," katanya.

Cholil menambahkan, berdasar ketentuan undang-undang, status sekdes PNS seharusnya sudah berakhir dalam masa tugas selama 4 tahun. Sedangkan, untuk tugas pokok fungsi perangkat desa sebagai administrasi desa dan pelaksana teknis desa sudah diatur dalam ketentuan UU Desa nomor 6/2014 lain pasal 48.

"Sesuai undang-undang yang ada bahwa tugas Sekdes sudah terlewat batas, karena aturan Undang-undang terbaru 2014 nomor 6, sekdes harus non-PNS," jelasnya. (ahm/wan/rev)

Berikut surat elektronik yang diterima wartawan BANGSAONLINE.com dari sekretaris PPDI Kabupaten Tuban:

Kepada Yth Bupati Tuban

cq ; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan KB di Tuban.

Sebagai surat elektronik

Oleh PPDI Kab. Tuban.

Berkenaan dengan status Sekdes PNS, Ppdi Kabupaten Tuban memberikan Komentar untuk saran dan pendapat untuk steakholder terkait. Bahwa aturan terkait hal itu adalah UU 32 Th. 2004 ttg Pemerintahan Daerah. PP. 72 Th. 2005 ttg Desa, kemudian terbit PP. 45 Th. ttg Persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS.

setelah itu lahir UU No. 6 Th. 2014 ttg Desa sebagai rujukan yg di implementasikan sebagai pelaksanaannya dalam PP.43 lanjut PP.47 ttg perubahan atas PP.43 kemudian terbit Permendagri No.83 Th.2015 ttg Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Permendagri No.84 Th.2015 ttg Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

dengan demikian dasar aturan sebagai konsfideran sudah sangat jelas untuk menerbitkan aturan dibawahnya yaitu perda dan perbub, khususnya kita baca dan cermati di PP. 45 th 2007 pasal 14 yang berbunyi ''Sekertaris Desa yang di angkat menjadi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekertaris Desa sekurangckurangnya 6 (enam) tahun. nah sejalan dengan dasar aturan tersebut UU No.6 juga mengamanatkan di pasal 48 Bagian Kelima- Perangkat desa berbunyi:

Perangkat Desa terdiri atas:

a. sekretaris Desa;

b. pelaksan kewilayahan; dan

c. pelaksana teknis.

Itu jelas mengamanatkan bahwa sekretaris desa adalah Perngakat desa yang kedudukanya tidak pegawai negeri sipil.

atas saran pedapat tersebut tentunya dapat untuk sebagai pertimbangan dengan mengacu aturan yang jelas.

demikian surat elektronik ini disampaikan atas perhatian dan periksanya disampaikan terimakasih.

(Atas nama Ppdi Kabupaten Tuban, Ketua Umum

AKHMAD CHOLIL )

Tembusan:

1 Setda Tuban

2 BKD Tuban