KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Moralitas remaja di Kota Mojokerto tak begitu menggembirakan. Data terbaru justru menunjuk sebaliknya, sebab angka siswi putus sekolah akibat hamil di luar nikah naik drastis.
"Jumlah pelajar siswi hamil di luar nikah pada tahun 2016 mencapai 32 anak. Naik dibandingkan tahun 2015, yakni sebesar 12 anak," beber Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus, ditemui usai mengikuti peringatan HUT Kartini, Kamin (20/4).
Baca Juga: Pj Ali Kuncoro dan Ketua DPRD Kota Mojokerto Tinjau Logistik KPU Jelang Pilkada Serentak 2024
Memburuknya tingkat kasus kehamilan siswi di luar nikah ini tak urung mengundang keprihatinan Wali Kota. Orang nomer satu di Pemkot Mojokerto menyebut kurangnya perhatian orang tua sebagai salah satu faktor penyebab.
"Salah satu penyebabnya adalah faktor kurangnya perhatian orang tua. Sekaligus pendidikan agama yang harusnya menjadi pondasi dari anak-anak. Penguatan keluarga ini yang mestinya kita tanamkan sebagai orang tua," cetus Wali Kota.
Meningkatnya jumlah kasus siswi hamil ini tak ayal membuat Wali Kota menempuh tindak pencegahan. "Pol PP kita minta meningkatkan razia pelajar, terutama di tempat-tempat favorit pacaran siswa. Ini akan menekan kasus kehamilan pelajar siswi," ujarnya.
Baca Juga: Pemkot Mojokerto Gelar Puncak Peringatan HUT ke-79 PGRI dan Hari Guru Nasional 2024
Tingginya jumlah pernikahan dini di bawah usia 20 tahun ini dibenarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AK) Kota Mojokerto, Moch Imron. Meski tak spesifik menunjuk kasus pelajar hamil, Imron mengatakan angka pernikahan dini secara umum di daerahnya terbilang lumayan tinggi.
"Kita tidak menampilkan data secara spesifik perihal siswi hamil di luar nikah. Namun secara umum kita mencatat bahwa persentase kehamilan anak di bawah usia 20 tahun turun. Pada tahun 2015 mencapai 51,04 persen, dan turun pada tahun 2016 yakni 48,88 persen dari 871 pernikahan turun menjadu 422 pernikahan," jelasnya.
Salah satu indikator untuk menekan kasus pernikahan dini adalah dengan gencarnya sosialisasi yang melibatkan banyak pihak.
Baca Juga: 3 Raperda Hasil Fasilitasi Gubernur Jatim Turun, Pemkot Mojokerto Sodorkan 5 Raperda Baru
"Sejumlah upaya kita lakukan untuk menekan persentase tersebut. Beberapa di antaranya adalah membentuk Forum Anak mulai tingkat kelurahan, sekarang sudah 10 kelurahan terbentuk, membentuk Pik-R di sekolahan mulai SMP dan SMA/SMK di 24 sekolahan membentuk Pik M, menambah anggota tim Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, melakukan talkshow dan roadshow ke sekolahan dengan dinas pendidikan, Kepolisian, Kejaksaan, BNN dinas Kesehatan, Satpol pp," pungkasnya. (yep/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News