Pengakuan Anggota DPRD Gresik, Kunker Hanya untuk Cairkan Anggaran, Tak Tahu Materi yang Dipelajari

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Masyarakat Kabupaten Gresik mengkritisi kinerja wakil mereka di parlemen yang akhir-akhir ini gemar kunker (kujungan kerja) ke luar daerah ketimbang ngantor. Menurut warga, kunker anggota dewan itu terkesan hanya untuk mencairkan uang APBD. Disamping juga mengganggu pelayanan publik.

"Menurut saya, kunker yang dilakukan anggota DPRD Gresik selama ini terkesan untuk formalitas sebagai persyaratan mencairkan anggaran miliaran rupiah. Namun, tidak banyak dari hasil kunker yang bisa diimplementasikan untuk perbaikan Kabupaten Gresik," ujar Nur Rosidah, warga asal Wringinanom kepada BANGSAONLINE.com saat berada di Alun-Alun Gresik, Senin (8/5/2017).

Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas

Nur Rosidah merasa dibodohi oleh anggota DPRD. "Ketika kampanye saat Pileg (pemilu legislatif) 2014, mereka menjanjikan akan memerjuangkan aspirasi rakyat, mensejahterahkan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran dan janji-janji manis lain. Namun, setelah terpilih menjadi anggota DPRD, mereka kebanyakan melupakan rakyat," kecamnya.

"Saya sekarang dalam rangka mencari kerja, saya tidak punya kerjaan. Saya sudah kemana mana mencari kerja, tapi belum dapat. Mana janji-janji anggota DPRD ketika Pileg akan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk pengangguran," cetusnya.

Saat berbincang dengan Bangsaonline.com, sejumlah anggota DPRD Gresik mengakui bahwa kunker yang mereka lakukan selama ini kebanyakan bertujuan untuk mengeluarkan anggaran yang telah diplot di APBD.

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

"Kalau kunker tidak dijalankan, uang tidak bisa dikeluarkan. Jujur kami sering kebingungan mau kunker ke mana ketika mendapatkan jatah. Bahkan, ketika tiba di kabupaten/kota tempat tujuan kunker, kami tak tahu materi apa yang akan dipelajari," ujar salah satu anggota DPRD Gresik yang enggan namanya dipublikasikan.

"Kami baru tahu materi yang akan kami pelajari setelah diberi tahu notulen," sambungnya.

Ia juga mengakui, kalau kebanyakan dari hasil kunker tidak bisa diterapkan di Kabupaten Gresik. Faktornya, selain Gresik belum memiliki payung hukumnnya, juga hasil kunker tersebut tidak bisa diterapkan di bumi waliyullah ini karena kondisinya berbeda.

Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024

Sebagai anggota DPRD, ia mengaku malu kepada masyarakat, terlebih konstituen yang memilihnya pada Pileg 2014, lalu. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak.

"Sebetulnya, saya sering ngomong sama teman-teman agar mindset kunker seperti itu dirubah. Tapi, tidak ada yang peduli. Saya pun akhirnya ikut arus," pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik Hj. Nur Saidah kepada BANGSAONLINE.com membantah apabila kunker, baik KKDD (Kunjungan Kerja Dalam Daerah) maupun KKLD (Kunjungan Kerja Luar Daerah) yang dilakukan anggota dewan hanya untuk mencegah anggaran tidak terserap sehingga menjadi SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran).

Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik

"Tidak betul, itu pandangan yang salah," katanya. Menurut ia, kunker yang dilakukan DPRD selama ini banyak manfaatnya, baik untuk masyarakat maupun pemerintah.

Ia mencontohkan, kunker studi banding pembuatan regulasi Perda (peraturan daerah). "Kalau ada kebijakan baru atau regulasi baru, kami lakukan studi banding baik ke Provinsi maupun pemerintah pusat. Hasilnya sangat bermanfaat untuk masyarakat," klaimnya.

Dia juga membantah, kalau kunker DPRD mengganggu kepentingan masyarakat. "Rata-rata kami melalui alat kelengkapan kunker setiap bulannya 1-2 kali secara bergantian. Bahkan, terkadang bulan-bulan tertentu kami tak ada kunker. Jadi, kami lebih banyak kegiatan di kantor," pungkasnya. (hud/rev)

Baca Juga: Ketua DPRD Gresik Lantik Wahidatul Husnah sebagai Anggota PAW Periode 2024-2029

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News