Ilustrasi
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan toko modern wilayah Kabupaten Pasuruan yang sudah beropreasi bertahun-tahun ternyata banyak yang belum mengantongi izin. Dari total 116 toko modern yang ada, baru 56 saja yang memiliki izin.
Sementara sisanya, sebanyak 60 unit toko modern tak mengantongi izin. Fakta tersebut terkuak saat hearing yang digelar komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan dengan Disperindag Kabupaten Pasuruan.
BACA JUGA:
- Sukses di Rest Area Pohgading, Desa Bulusari Jadi Tempat Pasar Murah Kedua
- Janji Politik Gus Ipul-Mas Adi Berhasil Tingkatkan Ekonomi Kota Pasuruan Naik 3,4 Persen
- Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jatim, Jalan Tol Gempol-Pasuruan Terhubung Langsung dengan PIER
- Kembalikan Kejayaan Mebel, Gus Ipul Bersama Gubernur Bakal Bangun Plaza Mebel dan SMK Perkayuan
Dalam hearing tersebut, disebutkan jika jumlah toko modern yang ada di Kabupaten Pasuruan sebanyak 116 unit. Namun, tidak semuanya toko modern tersebut memiliki izin. “Total ada 116 toko modern itu, tapi yang mengantongi izin ada 56 unit, sementara sisanya yakni 60 unit di antaranya tidak berizin,” kata Andri Wahyudi, ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan seusai hearing dengan Disperindag, Senin (15/5).
Izin yang dimaksud yakni soal izin toko modern yang dikeluarkan oleh Pemkab Pasuruan.
Perlu diketahui, untuk mendapatkan izin tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya, harus memiliki kajian sosial ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan amanat perda nomor 5 tahun 2011 tentang pemberdayaan pasar tradisional dan penataan toko modern. “Kendala izin belum bisa dikeluarkan, salah satunya kendalanya soal kajian sosial ekonomi,” jelas Politsi PDIP ini.
Syarat lain yang harus dipenuhi toko modern, mereka harus melakukan kemitraan dengan UKM sekitar, menyerap tenaga kerja lokal, menyediakan fasilitas umum, mengatur jarak dengan pasar tradisional dan beberapa ketentuan lainnya. Hal-hal inilah, yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh pengelola ataupun pemilik toko modern.
Kendala yang lain soal adanya toko modern yang lebih dulu beroprasi sebelum lahirnya perda tersebut secara langsung berdampak buruk pada penertiban toko modern yang belum melenngkapi persyaratan yang diamanatkan di dalam perda.
