SURABAYA (bangsaonline) - Juru Bicara Jokowi-JK, Khofifah Indar Parawansa mengaku memiliki data valid soal dugaan kecurangan dari tim yang dibentuknya untuk mengawal Pilpres di Pulau Madura.Kecurangan di Pulau Garam tersebut dinilainya cukup merata. Fakta itu diungkap Khofifah usai menerima kedatangan Jokowi di kediamannya.
"Saya menangkap, ini copy paste dari Pilgub (Jatim) lalu. Jadi misalnya ada modus yang sama, di desa ini misalnya, oh DPT-nya 406, 100 persen hadir, 100 persen ke kandidat tertentu, tidak ada saksinya, ada saksinya Pak Jokowi tapi memberi kesaksian untuk kandidat lain, sementara kandidat lain dapat 100 persen suara itu tidak ada saksinya," urai Khofifah.
Baca Juga: Analis Politik Asing: Prabowo Bisa Hancurkan Demokrasi Indonesia
Kecurangan-kecurangan seperti ini, menurut Khofifah,sama persis dengan Pilgub Jawa Timur, yang saat itu, Khofifah menjadi kandidat-nya di dua edisi yaitu Pilgub 2009 dan 2013. "Ini (modus kecurangan) merata di Madura, di Sampang ada, di Bangkalan ada. Saya melihat modus yang sama seperti Pilgub lalu," keluh Ketua Umum PP Muslimat NU itu.
Untuk itu, dia mengimbau kepada seluruh tim, relawan dan pendukung Jokowi-JK segera turun lapangan memantau lokasi. "Saya mohon segera tim Pak Jokowi , tim advokasi segera turun lapangan dan melakukan langkah-langkah pro-aktif karena kita tidak bisa menunggu tim Panwas. Kita sudah punya data relatif detail untuk bisa dijadikan petunjuk awal. Kecurangan itu di TPS mana dan di desa mana. Semuanya kita punya, sekarang tinggal bagaimana tim bergerak menyikapinya," katanya.
Di sisi lain, para tim sukses pasangan Prabowo-Hatta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menolak menandatangani hasil pilpres di Jatim. Koordinator Koalisi Merah Putih Jatim Soepriyatno mengatakan penolakan itu berkaitan dengan banyaknya pemilih siluman. ''Setidaknya terdapat 55.285 pemilih siluman di Surabaya saat pilpres lalu,'' beber Soepriyatno, kemarin.
Baca Juga: Demokrasi dalam Bahaya, Hasil Pemilu Ditolak, Jika Tak Jujur Alias Curang
Pria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu mengungkapkan para pemilih siluman itu diketahuinya melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). DPKTB tersebut tersebar pada lebih dari 2000 TPS di seluruh Surabaya. Petinggi Partai Gerindra itu menyebut data tersebut pemilih siluman, karena dalam data tersebut tidak dilengkapi dengan nama, dan alamat para pemilih.
“Jadi istilahnya tidak berdasarkan by name by address,”ungkap politisi Gerindra itu.
Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengaku belum tahu adanya temuan tersebut. Eko mengungkapkan hingga saat ini dirinya belum menerima laporan terkait hal itu. “Masih belum ada laporan dari Panwas,” ujar Eko.
Baca Juga: Kejujuran Pilpres, dan Atasi Pencurian Suara, Harus Belajar ke Amerika?
Mantan Ketua KPU Surabaya itu menjelaskan laporan semacam itu memang harus disampaikan melalui rekomendasi dari Panwas Kota Surabaya. “Tujuan untuk kita klarifikasi terlebih dahulu agar datanya benar-benar valid, termasuk untuk melakukan pencoblosan ulang,”katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
