Tak Ada Saksi,Suara Jokowi-JK di 17 TPS Ketapang Di-nol-kan

SAMPANG (bangsaonline) - Kenapa suara pasangan nomot urut dua Jokowi-JK di Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang, satu desa di 17 TPSbisa mendapat nol suara? Pengakuan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Kecamatan Ketapang, karena tidak adanya saksi dari Capres No urut 2 ini.

"Sebenarnya, kalau ada saksi dari Capres No urut 2 di Desa Ketapang Barat, dipastikan suara Jokowi-JK tidak mungkin dapat nol. Di sinilah awal petaka nol itu terjadi," ungkap Petugas PPL Mukaddas, yang bertugas di Kecamatan Ketapang.

Baca Juga: Anggota DPR RI Dapil Madura ini Dukung Kenaikan PPN 12 Persen, Begini Katanya

Saat ditanya, adakah kecurangan terjadi? Personel anggota Panwas ini menyatakan potensi kecurangan kemungkinan ada, karena tidak satu pun saksi yang ditempatkan, sehingga untuk mencari bukti sangat sulit.

Data yang dihimpun, petugas atau saksi yang ditepatkan di Desa Ketapang Barat memang tidak mau masuk. Alasannya, di desa ini ada tokoh masyarakat yang disegani, sehingga untuk jadi saksi di tingkat TPS tidak ada yang mau.

Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang saat ini tengah melakukan kajian terhadap 17 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang Kebupaten Sampang Madura..

Baca Juga: 7 Mahasiswa Asing Program UTISS Hadir di Wisuda ke-37 Universitas Trunojoyo

Kajian dilakukan, karena pada 17 TPS jumlah kehadiran 100 persen dan suara tertuju pada satu pasangan calon dalam Pilpres 9 Juli. “Pada dasarnya tingkat kehadiran 100 persen dan mengerucutnya suara pada satu kandidat, itu bukan pelanggaran, melainkan petunjuk adanya dugaan penyimpangan,” terang Anggota KPU Kabupaten Sampang Addy Imansyah,.

Addy menambahkan, untuk mengungkap adanya penyimpangan, pihaknya akan melakukan kajian atau investigasi dengan memanggil PPK setempat, agar semua bisa dipastikan apakah ada kecurangan atau tidak pada 17 TPS yang dimaksud. “Saat ini KPU melakukan investigasi internal terkait 17 TPS itu,” imbuhnya.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sampang Novita Andriyani saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan Pilpres di 17 TPS di Desa Ketapang Barat mengaku, bahwa pihaknya tengah melakukan audit terhadap pemilih.

Baca Juga: Pesan Pj Gubernur Jatim saat Terima Yankes Bergerak di Grahadi

Yang menjadi sorotan Panwaslu sendiri tingkat kehadiran pemilih yang mencapai 100 persen, bukan mengerucutnya suara terhadap satu calon. “Kita melakukan audit dengan pemilih terkait tingkat kehadiran 100 persen. Kita fokusnya ke situ,” pungkas dia.

Banyak Coretan

Hasil rakapitulasi KPU BangkalanCapres dan Cawapres no urut satu Prabowo-Hatta menang dengan perolehan 644.608 suara, sementara nomor dua sebanyak 149.258 suara. Dari suara total sah 793.866.

Baca Juga: Pj Bupati Bangkalan Serahkan Bantuan Modal Usaha untuk IKM dari DBHCHT 2024

Saksi dari pasangan nomor urut dua, Suyitono mengajukan keberatan yang disampaikan setelah rekapitulasi usai. Menurutnya, jomplangnya perolehan suara Jokowi - JK dengan Prabowo - Hatta tak lepas dari peran sebagian besar kepala desa yang menjadi tim pemenangan. "Sehingga terjadi penekanan-penekanan kepada PPS dan KPPS. Bisa dilihat dari tingkat kehadiran di setiap desa yang mencapai 90 - 95 persen," terangnya

Selain itu, timnya juga menemukan banyak coretan tipe-x pada formulir C1. Padahal, di papan plano pihaknya telah mendokemtasikan hasil perolehan suara. Perubahan angka itu, disebutkan Suyitno seperti 135 berubah menjadi 35. Angka 118 berubah menjadi 18. "Hal itu kami temukan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar dan Desa Sambiyen Kecamatan Konang," ucapnya.

Rekapitulasi suara diketahui setelah 18 Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membacakan form DA dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilpres dan Wapres oleh KPU Bangkalan di Aula PKPN, kemarin (16/7).

Baca Juga: Billboard Paslon Moh Baqir-Taufadi Bertebaran Jelang Pilkada Pamekasan 2024

Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar menyatakan, keberatan yang disampaikan pihak saksi dari nomor urut dua itu tidak terkait dengan proses rekapitulasi yang baru saja usai. Keberatan itu terkait proses rekapitulasi yang telah dilaksanakan di tingkat KPPS dan PPS."Seharusnya, tiap tim sukses segera melaporkan saat itu juga ke panwas. Tapi hingga saat ini tidak ada satu pun laporan, sehingga rekapitulasi di tingkat PPK dan PPS berjalan lancar," terangnya.

Adapun di Sumenep, saksi dari Capres nomer satu, Syafrudin Budiman, enggan tanda tangan berita acara rekapitulasi di KPU. Beberapa keberatan yang diajukannya yakni di Desa Karamian, Kecamatan/ kepulauan Masalembu. Di tingkat Panitia Pemungutan suara (PPS), rekapitulasi dilakukan di luar jadwal tahapan yang telah ditentukan KPU.

Syafrudin juga menuliskan keberatan dengan tingkat partisipasi pemilih di Desa Masakambing, Kecamatan Masalembu yang mencapai 75 persen. Ia melihat kejanggalan dengan tingginya angka partisipasi pemilih tersebut, mengingat di desa lainnya seperti Suka Jeruk dan Masalima, tingkat kehadiran pemilih maksimal 60 persen. "Masak di Masakambing yang tempatnya lebih jauh, di Pulau tersendiri, medannya sulit, partisipasi pemilihnya bisa sangat tinggi? Ini kan menimbulkan kecurigaan," ungkapnya.

Baca Juga: Deklarasikan Dukungan, Santri dan Kiai ‘Aspek’ Madura Pastikan Khofifah-Emil Tak Tertandingi

Dalam rekapitulasi manual di KPU, pasangan Prabowo-Hatta, dinyatakan unggul dengan perolehan 332.956 suara, sedangkan Jokowi-JK meraih 245.410 suara.

Ketua KPU Sumenep, A. Warits menjelaskan, rekapitulasi manual tersebut merupakan real count perolehan suara pasangan capres/cawapres. (hri/mam/nit/ros)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News