Bantah Pernyataan Kepala BKD Gresik, Tarso Sebut Banyak PNS Guru Terindikasi Anggota HTI

GRESIK,BANGSAONLINE.com - Pernyataan Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) yang menyebutkan bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemkab Gresik tidak ada yang terindikasi sebagai anggota maupun simpatisan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dibantah oleh Tarso Sagito, salah satu ASN.

Menurutnya, di lingkup Pemkab Gresik terdapat ASN yang terindikasi masuk jaringan HTI, terutama di kalangan guru. Ia pun mengaku prihatin atas kondisi tersebut, sebab Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas telah diteken oleh Presiden Jokowi.

Baca Juga: BKPSDM Gresik Launching Aplikasi Gapura

Tarso juga menyesalkan statement Kepala BKD M. Nadlif yang menyatakan tidak ada ASN yang menjadi anggota HTI. "Seharusnya BKD cek dulu dan melalui penyelidikan, screening dan sejenisnya," cetusnya.

"BKD jangan diam saja dong, harus ditertibkan dan diberi sanksi bagi ASN yang tidak mau bertobat," sambungnya.

"Sudah tidak ada lagi alasan untuk membiarkan mereka (ASN) yang terlibat dalam ideologi apapun yang bertentangan dengan ideologi negara, baik dari kelompok kanan maupun kiri. Ideologi ASN harus Pancasila sesuai dengan amanat PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, bahwa PNS harus setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Eka dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," pungkasnya.

Baca Juga: Salam Lintas Agama Dihukumi Haram Tak Terkait Intoleran

Sebab, berdasarkan penelusuran dan sumber yang masuk ke BANGSAONLINE.com menyebutkan bahwa memang banyak ASN yang tergabung dalam HTI. Mereka mayoritas bertugas di Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemkab Gresik dan Dispendik Pemprov Jatim yang ditugaskan di wilayah Gresik selatan, baik di SMPN maupun SMAN. Bahkan di UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dispendik.

"Banyak sekali ASN yang menjadi anggota HTI. Mereka di antaranya mengajar di wilayah Kecamatan Menganti, Kedamean dan Driyorejo," kata salah satu guru di wilayah Gresik Selatan kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (25/7/2017).

"Kan di wilayah Kedamean markasnya (HTI, red). Mereka kerap mengadakan pertemuan di sana. Mereka sering ngadakan event, pertemuan di terminal Kadamean dan Kota Baru Driyorejo (KBD)," ungkapnya.

Baca Juga: 295 ASN Pemkab Gresik Terima SK Kenaikan Pangkat

Untuk itu, ia meminta agar BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Dispendik menertibkan dan menindak guru maupun ASN yang menjadi anggota HTI tersebut. "Kami juga meminta pemerintah aktif menertibkan anggota HTI yang masih kerap dijumpai menyebarkan buletin maupun selebaran di masjid-masjid, terlebih saat salat Jumat yang isinya menyebarkan kebencian," pintanya. (hud)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News