Tri Gamavera, Kasatgas 1 Bidang Pencegahan KPK
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo dibuat pusing oleh dana alokasi umum (DAU) yang tidak pasti besarannya dari pemerintah pusat. Padahal, DAU tersebut sangat penting dalam penyusunan dan sinkronisasi e-planing dan e-bugedting Pemprov Jatim.
"Ini seperti yang disampaikan, gabungan jadi satu, perencanaan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPS) harus selesai saat bugedting (penyusunan anggaran). Planing kegiatan seperti apa. Uangnya harus ada. Tapi yang jadi permasalahan belanja DAU belum pasti dari pusat," ujar gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu, Selasa (25/7).
Baca Juga: Resmikan Gedung Sekber PHDI, Pj Gubernur Jatim Ajak Umat Hindu Jaga Kondisivitas Pilkada
Diakuinya, masalah ketidakpastian DAU ini menjadi sedikit masalah. Terutama untuk kabupaten/kota. Sebab, 70 persen anggaran daerah masih mengandalkan pemerintah pusat. Sehingga ini dapat memastikan antara belanja dengan perencanaannya.
"Ada yang ditunda kalau keuangannya tidak jelas. Barang dan jasa yang sudah ditender tidak bisa (cair). Salah satunya belanja tetap itu dalah gaji. Jadi kebijakan yang saya ambil untuk gaji dari PAD (pendapatan asli daerah) dulu. Yang sudah pasti hitungannya," jelasnya.
Sementara itu, di sisi lain, kepastian anggaran dan program harus selesai bersamaan. Dengan begitu akan diketahui jika nantinya anggaran keuangan dirasa tidak mencukupi, bisa mencoret program. Dan, nantinya sudah matang di KUAPPS. Sedangkan dalam penyusunannya paling lambat selesai enam bulan sebelum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di gedok.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
"Kalau digedoknya November, maka bulan lima harusnya selesai. Sekarangkan Juli agak terlambat sedikit dengan konsep tersebut. Tapi yang lebih terlambat banyak," urainya.
Terkait penyusunan anggaran dan program, Kasatgas 1 Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tri Gamavera mengatakan, Jatim sebenarnya sejak beberapa tahun lalu sudah ada e-planing sendiri, dan e-budgeting.
Namun, karena belum terintegrasi, apa yang direncanakan tak tentu dilaksanakan. Dengan adanya integrasi e-planing dan e-bugedting semuanya bisa terekam. Jadi tidak ada di tengah jalan ada kegiatan urusan yang tiba-tiba muncul kalau direncanakan dengan baik sebelumnya.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
"Diharapkan dengan adanya e-bugedting yang terintegrasi, tidak ada kegiatan yang tak jelas asal muasalnya. Di samping ada kegiatan terkait korupsi," kata Tri Gamavera. (mdr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
