GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPD Golkar Kabupaten Gresik Ahmad Nurhamim memberi atensi terhadap pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2018 yang saat ini tengah dibahas Pemkab dan DPRD. Ia berharap APBD tahun depan lebih berpihak kepada rakyat sebagaimana amanat konstitusi, dan ketentuan yang telah dibuat oleh Mendagri (Menteri Dalam Negeri) maupun Menkeu (Menteri Keuangan).
"Pembahasan RAPBD maupun P-APBD harus berpedoman pada 3 asas dasar, yakni asas keadilan, asas transparansi, dan asas keberpihakan kepada masyarakat," terang Nurhamim.
Baca Juga: Harumkan Nama Gresik, Bu Min Serahkan Reward kepada Kafilah MTQ ke-30 Jatim Tahun 2023
Untuk asas keadilan, Nurhamim merincikan, bahwa dalam setiap pembahasan anggaran, baik Banggar (Badan Anggaran) DPRD dan Timang (Tim Anggaran) Pemkab Gresik harus memberikan porsi anggaran yang sesuai kepada masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
"Yang dimaksud asas adil dalam pembahasan anggaran itu, pemberian anggaran tidak boleh disamakan antara semua OPD. Tapi, disesuaikan dengan beban kerja masing-masing OPD," terang mantan Wakil Ketua DPRD Gresik periode 2009-2014 ini.
"Kemudian, asas transparansi, artinya semua lapisan masyarakat bisa mengakses atau mengetahui RAPBD yang tengah dibahas atau setelah disahkan oleh DPRD. Tidak ada yang boleh ditutup-tutupi dalam pembahasan anggaran. Masyarakat harus bisa mengetahui dan memantaunya, terlebih setelah menjadi lembaran daerah," jlentrehnya.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Begitu juga untuk asas keberpihakan kepada masyarakat, Nurhamim meminta agar program-program yang dituangkan dalam APBD sesuai kepentingan masyarakat.
"Kebutuhan yang berpihak kepada masyarakat harus selalu dikedepankan. Misalnya, ada keluhan jalan rusak ya harus diprioritaskan, jangan ditunda atau kesampingkan," tandas politisi senior Golkar asal Kebomas ini. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News