Ilustrasi
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dugaan adanya oknum anggota DPRD Gresik yang bermain dalam kasus temuan beras Raskin (masyarakat miskin) tak layak konsumsi di Desa Dapet Kecamatan Balongpanggang, langsung direspon oleh institusi wakil rakyat tersebut.
Komisi IV selaku komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra) berjanji mengusut kasus tersebut. Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda, mengatakan langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah mengundang OPD (Organisasai Perangkat Daerah) bersangkutan untuk klarifikasi.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Salah satu yang dipanggil nantinya adalah Kepala Bagian Kesra Pemkab Gresik. "Langkah ini ditempuh selain untuk mencari informasi valid apakah benar raskin yang didistribusikan di Desa Dapet tidak memenuhi kriteria, juga untuk mengklarifikasi dugaan adanya oknum anggota DPRD yang bermain raskin," ujar politikus PPP asal Manyar ini kepada BANGSAONLINE.com, kemarin.
"Kalau benar terbukti ada oknum anggota DPRD Gresik yang ikut bermain dalam beras raskin, maka BK (Badan Kehormatan) harus turun. Kan tindakan seperti itu tidak diperbolehkan dan melanggar etika," pungkasnya.
Sebelumnya, Kabag Kesra Pemkab Gresik Khusaini kepada BANGSAONLINE.com mengungkapkan, bahwa mencuatnya kasus raskin tak layak konsumsi di Desa Dapet sarat muatan politis.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Menurutnya, kasus tersebut sengaja dimunculkan oleh salah satu oknum politikus sekaligus anggota DPRD Gresik yang kesal karena beras miliknya tak dibeli Bulog (Badan Urusan Logistik). "Ya, kami tahu dan kami menyadari persoalan raskin di Desa Dapet Kecamatan Balongpanggang belakangan ini bukan karena murni beras itu dianggap tak layak. Namun, ada faktor politis di balik itu," ujar Khusaini beberapa waktu lalu. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
