Alumni Santri Sidogiri: NU Tidak Pernah Beri Dukungan ke Kandidat Cagub Jatim

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keinginan Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB Jawa Timur, Thoriqul Haq agar Nahdlatul Ulama (NU) tidak terpecah belah dan bersatu mendukung salah satu kandidat calon gubernur (Bacagub) Jatim dinilai Ketua Dewan Pakar Ikatan Alumni Santri Sidogiri (IASS) Pasuruan, Anwar Sadad, sebagai sikap kekhawatiran yang absurd atau tidak beralasan.

Menurut Sadad, PKB terkesan khawatir Khofifah Indar Parawansa maju di Pilgub Jatim karena akan berhadapan dengan Gus Ipul yang sama-sama kader NU. Padahal PKB sendiri sudah bulat mengusung Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai kandidat cagub Jatim. Anwar Sadad mengatakan, PKB sangat tidak realistis mengikuti perkembangan Pilkada. Mengingat saat ini sudah banyak fakta yang menginginkan kandidat lain dari NU selain Gus Ipul.

"Itu fakta, banyak sekali fakta kiai secara terbuka memberi dukungan selain ke Gus Ipul," ungkap Anwar Sadad, Jumat (25/8).

Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim tersebut mencontohkan kiai yang memberi dukungan selain ke Gus Ipul adalah pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang, KH Salahudin Wahid (Gus Solah), pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, KH. Asep Saifuddin Chalim dan Imam Buchori Kholil cicit (alm) KH Syaikhona Kholil. Semuanya adalah kiai besar dan berpengaruh.

Anggota Komisi C DPRD Jatim itu menilai Thoriq tidak melihat sejarah NU. Mengingat Nadlatul Ulama tidak pernah terlibat politik praktis, yakni memberikan dukungan kepada bakal calon, atau partai politik tertentu.

"NU itu memperjuangkan politik kebangsaan, yang diperjuangkan NU itu politik nilai seperti nilai yang dibawa kandidat atau partai untuk masyarakat," tandas Sadad.

Selama ini, lanjut Sadad, NU tidak pernah memberi dukungan ke bakal calon, dukungan diberikan atas nama personal. Bukan dukungan atas nama kelembagaan. Menurut mantan calon bupati Pasuruan tersebut, saat ini yang terjadi adalah politik elektoral, sehingga tidak bisa membatasi atau melarang seseorang untuk maju dalam kontestasi politik seperti Pilkada. Larangan seseorang maju di Pilkada seolah-olah tidak ada kader NU yang lebih baik lagi.

"Lebih baik memberi banyak pilihan, jangan dibatasi. Kalau melarang orang untuk maju itu tidak sesuai demokrasi elektoral," tegas mantan politisi PKB tersebut. (mdr)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News