Nur Qolib
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menyoroti kinerja OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemkab Gresik, terutama terkait serapan anggaran. Sebab, berdasarkan hasil evaluasi triwulan ketiga yang dilakukan dewan, rata-rata serapan OPD belum sesuai target.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (12/10/2017).
Baca Juga: Harumkan Nama Gresik, Bu Min Serahkan Reward kepada Kafilah MTQ ke-30 Jatim Tahun 2023
Qolib merinci, OPD yang serapan anggarannya rendah di antaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), baru mencapai 27 persen. Disusul Dinas Permukiman dan Penataan Ruang 33 persen, kemudian Dinas Pendidikan 62 persen.
"Rata-rata semua OPD serapannya di bawah 60 persen. Idealnya, di triwulan ketiga, serapan anggaran di bulan Oktober harusnya sudah mencapai 70-80 persen," ungkapnya.
Untuk itu, Qolib meminta kepada Bupati Sambari agar mengingatkan OPD untuk meningkatkan kinerjanya.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
"Sebab kalau dibiarkan terus berlarut, maka tradisi buruk tersebut akan terus dilakukan oleh OPD. Padahal, menurut atensi Presiden RI Joko Widodo semua OPD seyogyanya sejak bulan Februari tahun berjalan sudah melaksanakan kegiatan dan serapan anggaran," katanya.
Qolib juga menyorot lambannya pelaksanaan program bantuan hibah dan bansos, baik untuk lembaga pendidikan maupun tempat ibadah dari program Pokir (pokok pikiran) anggota dewan.
"Mayoritas masyarakat yang mengajukan bantuan mengeluh karena proposal permintaan bantuan mereka tak kunjung cair. Kondisi ini jelas berdampak terhadap anggota DPRD yang memperjuangkan pokir mereka," lanjutnya.
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
"Karena itu, minggu depan Banggar DPRD akan mengundang Timang (tim anggaran) untuk evaluasi Pokir tersebut," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
