Nur Qolib
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menyoroti kinerja OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemkab Gresik, terutama terkait serapan anggaran. Sebab, berdasarkan hasil evaluasi triwulan ketiga yang dilakukan dewan, rata-rata serapan OPD belum sesuai target.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (12/10/2017).
Qolib merinci, OPD yang serapan anggarannya rendah di antaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), baru mencapai 27 persen. Disusul Dinas Permukiman dan Penataan Ruang 33 persen, kemudian Dinas Pendidikan 62 persen.
"Rata-rata semua OPD serapannya di bawah 60 persen. Idealnya, di triwulan ketiga, serapan anggaran di bulan Oktober harusnya sudah mencapai 70-80 persen," ungkapnya.
Untuk itu, Qolib meminta kepada Bupati Sambari agar mengingatkan OPD untuk meningkatkan kinerjanya.
"Sebab kalau dibiarkan terus berlarut, maka tradisi buruk tersebut akan terus dilakukan oleh OPD. Padahal, menurut atensi Presiden RI Joko Widodo semua OPD seyogyanya sejak bulan Februari tahun berjalan sudah melaksanakan kegiatan dan serapan anggaran," katanya.
Qolib juga menyorot lambannya pelaksanaan program bantuan hibah dan bansos, baik untuk lembaga pendidikan maupun tempat ibadah dari program Pokir (pokok pikiran) anggota dewan.
"Mayoritas masyarakat yang mengajukan bantuan mengeluh karena proposal permintaan bantuan mereka tak kunjung cair. Kondisi ini jelas berdampak terhadap anggota DPRD yang memperjuangkan pokir mereka," lanjutnya.
"Karena itu, minggu depan Banggar DPRD akan mengundang Timang (tim anggaran) untuk evaluasi Pokir tersebut," pungkasnya. (hud/rev)
