Gus Nur
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pelayanan di sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkab Gresik disorot oleh KH. Nur Muhammad. Politikus partai Golkar Gresik ini mengkritik pelayanan sejumlah OPD seperti Dispendukcapil, BPM PTSP (Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu), dan Diskop UKM dan Perindag.
Di Dispendukcapil, dia mengkritik lambannya pembuatan e-KTP. Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa masyarakat ada yang mengeluh tak kunjung mendapatkan e-KTP meski sudah melakukan sejak setahun yang lalu.
Baca Juga: Harumkan Nama Gresik, Bu Min Serahkan Reward kepada Kafilah MTQ ke-30 Jatim Tahun 2023
Kemudian di BPM PTSP, masyarakat mengeluh sulit dan lambannya mengurus izin.
"Yang masih gres adalah Diskop UKM dan Perindag yang menangani relokasi eks PKL baik di Alun-alun maupun Bundaran GKB (Gresik Kota Baru). Nasib PKL pasca direlokasi memprihatinkan. Selain karena lahan relokasi kurang layak, juga tidak adanya keseriusan OPD terkait untuk membantu para PKL tersebut untuk mengais rizki. Sungguh memprihatinkan," cetus dia.
"Seharusnya, Diskop pasca relokasi PKL tidak melepas begitu saja. Mereka harus tetap melakukan pendampingan, sehingga jualan para PKL tetap laku. Mereka itu orang kecil juga butuh mencukupi keluarga. Kalau mereka gulung tikar siapa yang akan menanggung kebutuhan mereka. Pemerintah harus turun lah, jangan terus dibiarkan begitu saja setelah melakukan relokasi," sambungnya.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Pria yang kerap disapa Gus Nur ini pun menyarankan kepada Bupati Sambari agar segera membenahi kinerja bawahnnya.
"Sambari jangan canggung-canggung kalau mau evaluasi bawahannya yang benar-benar tak mampu. Jangan karena ada faktor kedekatan atau teman lalu Sambari rikuh melakukan evaluasi. Itu salah besar dalam tata kelola pemerintahan yang baik," pungkas dia. (hud/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
