DPRD Banyuwangi Sayangkan Kerusakan Tax Monitor Tak ada Perhatian

BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Banyuwangi menyayangkan tax monitor yang rusak, dan tidak diperhatikan hingga saat ini. Terlebih, alat itu sangat penting dan mampu memperoleh pundi-pundi PAD dengan baik. Dari 9 titik tax monitor, saat ini tinggal 3 titik yang masih berfungsi.

Dewan menilai, harusnya peralatan tersebut menjadi perhatian, bukan malah rusak dibiarkan begitu saja. Bahkan, alat tax monitor itu sudah membuktikan mampu meningkatkan PAD. Mestinya, dalam kaitan dengan e-PAD, dewan sepakat kalau kemudian alat itu dipertahankan.

“Kalaupun ditingkatkan, jangan seperti dengan tax monitor itu. Launching di awal tahun kemarin itu, ada sembilan titik. Sembilan titik itu di bulan pertama sampai dengan bulan ketiga itu luar biasa. Contohnya, yang semula setorannya hanya kisaran ratusan ribu, begitu digunakan tax monitor mampu tembus jutaan rupiah,” ujar Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, H Khusnan Abadi MPdI, Senin (6/11) di ruang Fraksi FKB DPRD Banyuwangi.

Berapa kenaikan itu, Khusnan tak ingat pasti. “Saya lupa dengan angkanya. Awalnya yang ratusan ribu jadi jutaan. Kemudian salah satu rumah makan seafood di Sukowidi, ternyata dari setoran pajak yang waktu itu hanya Rp400 ribu hingga Rp 700 ribu,ternyata setelah memakai tax monitor justru satu bulan bisa di angka Rp 5 juta lebih.”

Dalam perkembangannya, dari sembilan titik yang terpasang, di laporan akhir 2017, yang berfungsi tinggal tiga titik. “Mestinya bertambah. Padahal di PAK kemarin kita dorong bagaimana tax monitor itu ditambah. Dan tidak perlu kerja sama dengan pihak lain. Cukup dianggarkan di APBD,” ujar lanjut Khusnan.

Soal penganggaran, Khusnan mengasumsikan, sangat murah. Memang, jika menyangkut server, bisa mahal. Kisarannya bisa mencapai Rp 50 juta. “Tapi kan servernya hanya satu. Yang lain adalah jaringan yang hanya sekitar Rp 7 juta. Kalau kita butuh 100 tax monitor, maka kita butuh Rp 700 juta. Kalau butuh 200 tax monitor dan itu dibutuhkan. Kalau seumpama rumah makan dan kemudian tempat wisata ada tax monitor semua, katakanlah butuh 500tax monitor,maka berarti Rp 7 juta kali 500 atau Rp 350 juta. Itu hasilnya akan berdampak kepada pendapatan kita.”

Karena masalah kerusakan itu baru ditemukan di seminggu lalu, maka penganggaran itu berkaitan dengan perencanaan APBD tahun 2018. “Ternyata kita dikagetkan bahwa tax monitor yang beroperasi, ada tiga dari Sembilan titik. Mestinya bertambah, lha kok ini malah berkurang.”

Khusnan menilai, mestinya masalah ini harus dilaporkan di awal. Kalau rusak, harus segera di perbaiki. Itu aja,” paparnya.

Khusnan mengaku harus mendorong betul, agar penggunaan IT baik itu e-PAD, e-Pasar di pasar-pasar, kemudian tax monitor untuk hotel dan rumah makan, sangat positif. Fasilitas IT ini harusnya juga diterapkan di semua sector Banyuwangi, dan ini tidak dilakukan manual. Minimal, seperempat dari APBD yang kisaran Rp 3 triliun itu bisa ditopang di PAD.

“Buktinya tax monitor dari Sembilan tinggal tiga. Artinya ini tidak serius. Maka kita akan dorong di tahun 2018 semuanya harus pakai IT- lah. Sehingga PAD kita betul-betul valid dan mendekati potensi yang ada,” urai mantan wartawan itu. (gda)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News