MOJOKERTO (bangsaonline) - Sukses membidani pembentukan Dinas Pariwisata, Budaya dan Olah Raga, DPRD Kota Mojokerto mulai mengotak-atik pembentukan organisasi Santuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Institusi wakil rakyat ini mewacanakan merger dua SKPD, yakni Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP) dan Kantor Lingkungan Hidup (KLH).
"Sejumlah program dan kegiatan DKP yang sama dan digarap KLH. Agar terjadi efektifitas dan efisiensi perlu kedua SKPD ini dimerger," cetus sejumlah juru bicara fraksi-fraksi saat penyampaian pandangan umum dalam sidang paripurna pengesahan KUA-PPAS PAPBD 2014, Senin (11/8).
Kesamaan sejumlah program di dua satker tersebut, menurut Dewan, berpotensi terjadinya tumpang tindih kegiatan. "Memangsejauh ini tidak muncul benturan di lapangan, tapi akan banyak kendala tatkala kedua satker harus menggarap sasaran yang sama," kata Achmad Rusyad Manfaluti dari PKB.
BACA JUGA:
- Sekda Mojokerto: Bukan Dipanggil, Justru Kami Sengaja Datang ke KPK untuk Konsultasi
- Fraksi PKB DPRD Mojokerto Syukuran Atas Penganugerahan 3 Tokoh Pahlawan Nasional
- RDP Memanas, DPRD Mojokerto Rekomendasikan Agar Proyek Dam Wonokerto Dihentikan
- Program Bedah Rumah Pemkab Mojokerto Diapresiasi Anggota DPRD
Diharapkan,merger dua satker tersebut akan terjadi efektifitas kinerja. "Tentunya anggaran pun akan lebih efisien," tukas Falud sapaan jubir PKB itu.
Terpisah, Kepala DKP Hartono tak menampik jika beberapa program yang ada di institusinya sama dengan program yang diusung KLH. "Memang beberapa program kegiatan DKP sama dengan program KLH, seperti program pertamanan. Tapi sejauh ini tidak sampai terjadi benturan di lapangan, karena beda kapling, " katanya.
Kalau pun nantinya DKP dan KLH digabung, ujar Hartono, maka satuan kerjanya menjadi Badan Lingkungan Hidup. "Karena yang punya kementeriaan LH maka yang tepat BLH," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
