Salah satu warga harus ditenangkan karena emosi saat mediasi dengan pihak Pertamina.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Proses pembebasan lahan milik warga Desa Remen dan Desa Mentoso, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban yang rencananya digunakan sebagai lokasi pendirian kilang minyak Rosneft kembali dilanjutkan dengan perundingan. Pertemuan antara pertamina dengan warga tersebut dimediasi oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berlangsung di ruang rapat Gedung DPRD setempat, Kamis (4/1).
Pantauan BANGSAONLINE.com, proses perundingan kembali berjalan alot seperti pertemuan sebelumnya. Pertemuan itu tidak menghasilkan titik temu antara kedua belah pihak. Perwakilan warga dari kedua desa yang hadir masih ngotot enggan melepas tanah miliknya dan menolak pendirian kilang minyak di desa tempat mereka tinggal.
Baca Juga: Marak Terjadi Demo, DPRD Tuban Minta Perusahaan Jalin Komunikasi yang Baik dengan Serikat Pekerja
Sesekali tampak ketegangan mewarnai jalannya pertemuan, apalagi ketika perwakilan dari Pertamina menyampaikan secara teknis rencana pendirian kilang minyak tersebut. Warga yang seperti sudah anti pati dengan keberadaan perusahaan yang berada di desanya berulang kali memotong pemaparan yang disampaikan pihak pertamina.
“Pokok'e ora tak dol (pokoknya tidak saya jual),” sergah salah satu warga yang ikut dalam pertemuan.
Suwarto, salah satu perwakilan warga mengungkapkan alasan warga enggan melepas tanahnya karena merupakan lahan produktif sebagai tempat mata pencaharian masyarakat. Untuk itu, warga dengan tegas menolak menjual lahan.
Baca Juga: Terus Dikebut, Pembangunan Kilang GRR Tuban Serap 98 Persen Tenaga Lokal
“Saya dan semua masyarakat desa Remen dan Mentoso menolak berdirinya pabrik di desa kami,” ucap Suwarto dengan nada tinggi.
"Terlebih, kejadian semacam ini juga telah terulang pada kasus pembebasan lahan sebelumnya, yakni berdirinya perusahaan TPPI dan beberapa pabrik yang ada di Tuban hanya memberikan sebuah janji-janji manis saat awal pendirian, namun setelah berdiri tidak ada realisasinya. Ini bukan soal harga, namun warga tidak mau terjerumus pada lubang yang sama seperti kasus-kasus yang dulu. Perusahaan hanya umbar janji manis saja, janji memberi pekerjaan hanya omong kosong tanpa bukti,” tambahnya.
Sementara Vice President Asset Investment Pertamina Achmad Syaihu Rais menilai penolakan tersebut merupakan hal yang wajar. Ia menjelaskan bahwa beberapa proyek sebelumnya juga mendapatkan hal serupa, yakni selalu ada penolakan.
Baca Juga: Presiden Marah, Ahok Disorot Kamera, Peluang Investasi Pertamina-PLN Besar Tapi Gagal Terus
“Kita akan evaluasi dan kaji lebih lanjut terkait kelanjutan proyek ini, setelah pertemuan ini kita jadikan bahan kajian untuk ke depannya,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi A DPRD Tuban Agung Supriyanto mengatakan pihaknya akan mengagendakan pertemuan kembali karena pertemuan yang dilaksanakan hari ini belum membuahkan hasil.
"Baik Pertamina maupun warga memiliki keinginan masing-masing yang harus ditemukan agar tidak ada yang diruggikan. Kita akan terus mediasi lagi pada pertemuan selanjutnya,” pungkasnya. (gun/rev)
Baca Juga: Wacana Reaktivasi Jalur Kereta Api Sebagai Penyokong Industri di Tuban Masuki Ranah Diskusi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
