Nur Saidah
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Corporate Sosial Responsibilty (CSR) perusahaan di Kabupaten Gresik mendadak menjadi perhatian serius DPRD pasca gonjang ganjingnya nilai pembangunan Landmark yang ada bundaran sentolang, Kebomas. Diberitakan sebelumnya, bahwa Landmark itu dibangun dari dana CSR PT Wilmar yang nilainya mencapai Rp 4,2 - 5 miliar.
Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Gresik Hj. Nur Saidah mengusulkan kepada Pemkab agar CSR perusahaan dimasukkan dalam Pendapatan Daerah (PD) sehingga bisa lebiih bermanfaat bagi semua masyarakat.
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
Politikus asal Duduksampeyan ini mengungkapkan bahwa CSR dengan sistem seperti itu sudah diterapkan di Jawa Timur, seperti di Kabupaten Pasuruan. "CSR tersebut setiap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) masuk sebagai target sumber pendapatan," ujar Nur Saidah kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (7/1/2018).
"Kabupaten atau kota kemudian bisa memanfaatkan CSR perusahaan untuk pembangunan yang dibutuhkan oleh semua masyarakat," papar anggota Fraksi Gerindra ini.
Melihat potensi industri yang ada di Gresik, Nur Saidah optimis kalau CSR yang terkumpul jumlahnya akan sangat besar. "Kalau CSR perusahaan di Kabupaten Gresik dengan Pasuruan, jelas besaran Gresik, wong perusahaannya banyak di Gresik," ungkapnya.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
"Namun faktanya DPRD merasa ada yang tidak sesuai harapan dengan keberadaan CSR perusahaan yang telah dikeluarkan. Jujur saya sendiri juga sangat awam perusahaan apa saja yang selama ini intens memberikan CSR untuk kepentingan pemerintah dan diperuntukkan apa saja. Sebab, yang kami tahu CSR kebanyakan langsung diberikan masing-masing perusahaan kepada desa/kelurahan atau pihak penerima. Sehingga, tidak bisa terkontrol mana saja perusahaan yang aktif atau tidak keluarkan SCRnya," sambungnya.
Untuk itu, Nur Saidah berjanji akan memberikan atensi khusus terkait CSR ini. "DPRD akan menugaskan Komisi IV untuk mengurus CSR. Sehingga bisa terkontrol masuknya CSR itu dari perusahaan apa saja, dan total CSR yang keluar berapa. Diharapkan wujud CSR perusahaan benar-benar bisa dirasakan masyarakat," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
