JAKARTA(BangsaOnline)Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) siap mengambil risiko
apapun jika memang harga bahan bakar minyak (BBM) harus dinaikkan ketika
menjabat presiden.
Bahkan Jokowi, sapaan Joko Widodo, siap tidak populer dan dibenci oleh
masyarakat.
"Saya siap untuk tidak populer dengan menaikkan harga BBM. Tetapi kita
harus tahu bahwa kalau kita memotong subsidi itu harus dialihkan untuk
usaha-usaha produktif di kampung, desa, pasar dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan
Menengah)," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014.
Kata Jokowi, subsidi BBM itu nantinya akan dialihkan untuk subsidi pertanian.
Seperti subsidi pupuk, benih pestisida. Kemudian untuk para nelayan, subsidi
mesin kapal dan subsidi untuk solar.
"Kira-kira itu. Jangan sampai kita ini konsumtif, untuk membeli BBM,
membeli mobil. BBM untuk mobil-mobil kita harus mulai berubah dari sebuah
konsumsi menjadi sebuah produksi, itu saja," tutur dia.
Namun Jokowi belum bisa memastikan kapan akan menaikkan harga BBM. Sebab, saat
ini dia belum bisa masuk lebih jauh karena belum resmi dilantik menjadi
presiden.
"Ya kamu harus mengerti saya ini masih gubernur," ucapnya.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
Senebtara Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, Kamis 28 Agustus 2014, menyatakan jika harga BBM bersubsidi dinaikkan sebesar Rp2.000 per liter, defisit anggaran tahun depan bisa ditekan menjadi 1,30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka ini lebih rendah dari yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 sebesar 2,3 persen.
Menurut Chatib,
jika harga BBM bersubsidi dinaikkan sebesar Rp2.000 per liter, penghematan yang
dihasilkan sebesar Rp96 triliun.
Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal akan sangat mendukung kebijakan
diterapkan. Sebab, akan ada ruang fiskal untuk pengembangan infrastruktur di
masa depan.
"Saya paling senang, kalau subsidi BBM dipotong. Ketika hari pertama saya
menjadi menteri, saya langsung ke DPR untuk menaikkan harga BBM bersubsidi 44 persen,"
ujar Chatib, saat memberitkan sambutan pada acara Indonesia Banking Expo (IBEX)
2014 di Jakarta.
Meski demikian, ia melanjutkan, ini sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan
saat ini. Sebab, implikasinya pasti akan berdampak pada pemerintahan baru
nanti. Namun, hal itu masih dimungkinkan.
"Kalau sekarang, kami tidak bisa menaikkan. Karena harus konsultasi dulu
dengan pemerintahan baru bagaimana besarannya, cocok apa tidak. Makanya, harus
dibahas kembali. Tetapi, ruang untuk melakukan hal itu sangat terbuka dalam
pembahasan RAPBN 2015," kata Chatib.
Terkait dengan kebijakan ini, ia menambahkan, masih menunggu arahan presiden.
Khususnya, hasil pembicaraan Presiden SBY dengan presiden terpilih Joko Widodo
(Jokowi).
"Saya belum tahu hasil pertemuan Presiden SBY dan Jokowi, empat mata
semalam. Cuma dari pembicaraan yang dilakukan dua jam itu, RAPBN menjadi
pembahasan," kata dia.
Baca Juga: Vinanda-Gus Qowim dapat Pesan Peningkatan Industri Pariwisata dari Jokowi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
