Pjs Wali Kota Padang Belajar Pengamanan Pilkada Serentak di Sidoarjo

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Pjs Wali Kota Padang Alwis melakukan kunjungan ke Sidoarjo untuk belajar penyelenggaraan pilkada serentak. Selain belajar penyelenggaraan pilkada yang aman dan demokratis, Alwis juga belajar bagaimana menerapkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari korupsi, Jum’at (11/5) di Pendopo Delta Wibawa.

Alwis bersama dengan jajaran Forkopimda Kota Padang, antara lain Ketua DPRD Kota Padang, Kajari Kota Padang, Kapolresta Padang, Dandim Kota Padang, Ketua KPU Kota Padang mencoba menggali strategi penyelenggaraan pilkada di Sidoarjo, karena menurut Alwis, penyelenggaraan pilkada di Sidoarjo dianggap terbaik ditingkat nasional.

Baca Juga: Kasi Humas Polresta Sidoarjo Beri Kuliah Umum Strategi Kehumasan Masa Pilkada 2024

“Kita disini ingin belajar lebih jauh bagaimana menyelengarakan pilkada serentak bisa berjalan dengan lancar dan aman, dan yang kedua belajar bagaimana penyelenggaraan pemerintah yang bersih”, ujar Alwis.

Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin bercerita, dinamika pilkada di Sidoarjo berjalan sebagaimana mestinya. Tak jarang antara KPU dan Panwas berbeda pandangan dalam menjalankan aturan, karena keduanya menjalankan tupoksi yang berbeda. Meski demikian, Wabup Nur Ahmad mengatakan kalau pendekatan budaya dan musyawarah tetap dikedepankan.

“Penyelenggaraan pilkada serentak di Sidoarjo lebih mengedepankan pendekatan budaya dan musyawarah bila terjadi perselisihan pendapat. KPU mau jemput bola dengan mendatangi mengajak musyawarah dan pendekatan kepada siapa saja terlibat perselisihan dalam pemilukada, ini dilakukan untuk pencegahan dini,” tutur Wabup Nur Ahmad.

Baca Juga: Tegas Ingatkan soal Netralitas ASN, Pj Bupati Pamekasan: Bawaslu Bisa Melacak secara Digital

Sedangkan untuk menerapkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, pemkab Sidoarjo kerjasama sama dengan Kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan sosialisasi rutin ke dinas - dinas. 

“Kejaksan dan kepolisian melalui Tim Saber Pungli rutin melakukan sosialisasi persoalan hukum, bagaimana menyelengarakan pemerintahan yang bersih dari pungli maupun praktek korupsi,” terang Nur Ahmad.

Menurut Kapolresta Sidoarjo Kombespol Himawan Bayu Aji, salah satu pendekatan yang penting adalah melakukan koordinasi dengan Ulama, tokoh masyarakat.

Baca Juga: Gelar FGD Bersama Polres, Kemenag Tuban Serukan Pilkada Damai Tanpa Hoaks dan Politik Identitas

"Meminta masukan kepada para Kyai dan memposisikan hukum di belakang, yang didahulukan mengedepankan musyawarah selanjutnya terakhir adalah penegakan hukum. Polresta Sidoarjo lebih mengedepankan pendekatan preventif ketimbang represif," pungkasnya. (cat/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News