SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Kapolda Jatim Irjen Pol. Drs. Machfud Arifin SH bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman mengecek kesiapan tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Situbondo, Selasa (26/6) pagi tadi.
Hal itu dilakukan oleh dua petinggi Polri dan TNI di Jawa Timur tersebut untuk memastikan kesiapan logistik dan pengamanan pada hari pencoblosan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018.
Baca Juga: Doa Bersama Kapolri dan Panglima TNI, Kiai Asep Duduk Satu Meja dengan Kapolda dan Pangdam V Jatim
"Hari ini kami bersama Pangdam untuk mengecek kesiapan penyelenggara Pilkada di Situbondo. Baik KPU-nya, Bawaslu-nya, hingga aparat keamanannya. Alhamdulillah semua sudah sangat siap. Tinggal menunggu pelaksanaannya saja," kata Machfud.
Ia mengungkapkan bahwa, Secara umum Jawa Timur sudah sangat siap melaksanakan pesta demokrasi. Ia pun berharap pilkada serentak di Jawa Timur ini bisa menjadi pesta rakyat menentukan pemimpinnya.
"Kami TNI dan Polri akan memberikan pengamanan secara maksimal dan bersikap netral di pilkada serentak ini," ujarnya.
Baca Juga: HUT Ke-79 TNI di Surabaya, Pangkoarmada II: Transformasi TNI Menuju Kekuatan Pertahanan Modern
Lebih lanjut, Kapolda meminta kepada bupati, wakil bupati dan tokoh masyarakat lainnya, untuk melakukan himbauan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya.
"Kalau mau ke laut atau sawah, hendaknya ditunda dulu hingga selesai menyalurkan hak pilihnya. Jangan sia-siakan satu suara untuk menentukan pilihan. Saya juga mengimbau agar terus menjaga keamanan dan ketertiban," imbaunya.
Sementara itu, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman mengatakan, anggota TNI siap mensupport Polri guna menciptakan situasi pilkada serentak lancar, aman, damai. Selain membantu polri dalam pengamanan, ia menghimbau agar TNI bersikap netral.
Baca Juga: Kapolda Jatim Beberkan Misi Petugas saat Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Semeru 2024
"Jaga netralitas TNI, kalau itu tidak dilakukan ya sama seperti yang disampaikan tadi oleh bapak Kapolda, sangsinya yaitu bisa dicopot dari jabatannya. Ini sudah ada contohnya dibeberapa pilkada tidak netral, langsung dicopot dari jabatannya," pungkas Mayjen TNI Arif Rahman. (mur/had/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News