Bupati Fadeli saat menerima ketua Tim Verifikasi KLA (Kemen PPPA).
LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Bupati Lamongan Fadeli menyatakan, mulai tahun depan di Lamongan tidak akan ada lagi iklan rokok. Hal itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Lamongan sebagai kabupaten layak anak (KLA).
Pernyataan itu disampaikan Fadeli saat menerima Ketua Tim Verifikasi KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Hamid Patilima di Guest House Pemkab Lamongan, Kamis (28/6).
Baca Juga: Tak Ingin Warganya Terjebak Pinjol dan Investasi Bodong, Anggota DPR RI Jiddan Gelar Sosialisasi
Menurut Fadeli, Pemkab Lamongan juga memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir di Lamongan bisa langsung memiliki dokumen kependudukan. Pemkab Lamongan beberapa waktu lalu sudah melakukan kerja sama dengan unit pelayanan kesehatan, agar setiap anak yang lahir langsung difasilitasi penerbitan dokumen kependudukannya.
“Dokumen kependudukan bagi anak ini sangat penting dalam upaya perlindungan hukum bagi masa depan anak,“ katanya.
Selain itu, konsep sekolah adiwiyata yang merupakan miniatur Adipura di level sekolah, kini diperluas ke level pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK). Sehingga setiap anak di Lamongan sudah akan dikenalkan sejak dini, berbagai kegiatan yang pro terhadap pelestarian lingkungan hidup.
Baca Juga: Lantik Direktur Utama BDL, Bupati Yuhronur Tekankan Dua Peran Perusahaan Daerah
Sementara, Hamid Patilima memberi apresiasi terhadap adanya pengusaha di Lamongan yang memiliki komitmen untuk tidak memperkerjakan anak di bawah umur. Ini ditemuinya dari hasil verifikasi lapangan di Kecamatan Babat.
Apresiasi lain diberikannya dengan kehadiran instansi vertikal dalam evaluasi verifikasi lapangan KLA tersebut. Kejaksaan dan pengadilan maupun polres disarankannya membentuk pusat pembelajaran keluarga dalam upaya perlindungan anak.
Secara keseluruhan, dia menyarankan harus ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah daerah dengan semua OPD-nya. Tidak hanya dari Dinas PPPA dalam upaya mewujudkan Lamongan sebagai KLA.
Baca Juga: Pemkab Lamongan Siagakan 198 Tim Kebersihan Jelang Nataru
Dia mencontohkan, Dinas Perhubungan bisa memberi sumbangsih dengan membuat rute lalu lintas aman buat anak. Kemudian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan upaya sistematis menekan angka pernikahan dini.
Itu juga bisa berjalan simetris, dengan upaya dari Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan ketrampilan kerja pada anak yang baru lulus sekolah. sehingga mereka akan lebih memilih untuk bekerja, alih-alih menikah dulu.
“Masyarakat dan media massa juga memiliki andil dalam upaya perlindungan anak. Seperti komitmen media massa untuk tidak menampilkan anak di bawah umur yang terlibat kasus, “ katanya. (qom/rd)
Baca Juga: Peringatan HKN ke-60, Pemkab Lamongan Klaim Program Kesehatan Laserku Jangkau 4.187 KK
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
