SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan kepada siapapun gubernur terpilih mendatang untuk menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim sebagai Ketua Tim Transisi Pemerintahan. Sementara itu, DPRD Jatim mengusulkan tim transisi juga melibatkan parlemen yang menjadi partai pengusung agar ada titik temu antara eksekutif dan legislatif.
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, Sekda sebagai figur yang memahami perencanaan pembangunan provinsi ke depan. Oleh karena itu ia menyarankan Ketua Tim Transisi dijabat oleh Sekda, dikarenakan peran Sekda yang banyak membantu seorang kepala daerah (gubernur) demisioner dinilai cocok untuk mendukung perencanaan pemerintah ke depan.
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
“Ketua Tim akan membantu untuk menyusun anggaran serta menyusun program menjadi pikiran-pikiran yang ada di RPJMD, Hal-hal yang bersifat adhoc atau program yang mendadak juga merupakan tanggungjawab Sekda. Sehingga tepat jika Ketua Tim nantinya dipimpin oleh seorang Sekda,” ungkap politikus yang akrab dipanggil Pakde Karwo itu, Rabu (4/7).
Saat ini, Sekdaprov Jatim dijabat oleh Akhmad Sukardi, Namun pria kelahiran 14 Juli 1958 ini akan memasuki masa purnatugas pada 1 Agustus 2018 mendatang. Untuk menggantikan jabatannya, ada beberapa calon terkuat yakni Asisten II Sekdaprov Jatim Fattah Jasin, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim Bobby Soemiarsono, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim Wahid Wahyudi, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jatim Heru Tjahjono.
Sementara itu, Suli Daim anggota DPRD Jatim berharap, cagub-cawagub terpilih Khofifah-Emil melibatkan partai pengusung yang duduk di parlemen dalam tim transisi yang dibentuk cagub-cawagub terpilih. Politikus PAN ini menilai, dilibatkannya parlemen untuk menyatukan baik partai paslon yang kalah maupun yang menang.
Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945
“Cagub-cawagub terpilih memiliki kewenangan sendiri dalam menentukan siapa saja yang ada di dalam tim transisi, tapi alangkah lebih baik jika di dalam tim transisi juga melibatkan politikus Partai pengusung yang duduk di DPRD Jatim. Selain sudah sangat paham dalam proses penganggaran dan pembuatan program, dewan juga akan mampu menyatukan seluruh kekuatan di DPRD Jatim untuk berjalan bersama dengan cagub-cawagub terpilih kedepan dalam membangun Jatim,” ungkap Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim ini. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News