PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Rendahnya penyerapan anggaran serta kurang maksimalnya pelayanan di beberapa OPD menjadi sorotan dewan dalam paripurna kedua raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2017 dan raperda tentang penyelenggaraan dan retribusi pelayanan kesehatan Grati dengan agenda pendangan umum fraksi-fraksi.
Kritikan tajam tersebut disampaikan oleh fraksi PDI-P melalui jubirnya, Abu Bakar. Dalam pandangan umumnya, ia mempertanyakan banyaknya kinerja Pemkab yang masih kurang maksimal. Contohnya soal realisasi pengeluaran pembiayaan, di mana yang hanya terserap hanya 39,77 persen dari anggaran yang disiapkan Rp 10 miliar di tahun 2017 kemarin.
Baca Juga: Dua Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Resmi Dilantik Gantikan Rusdi dan Shobih
Fakta tersebut bisa dilihat di beberapa OPD, yakni pariwisata dan kebudayaan, urusan kesehatan, hingga urusan perlindungan sosial yang serapannya tak sampai 90 persen.
“Kami menilai kinerja OPD terkait dalam pelaksanaan penggunaan anggaran masih kurang maksimal," ungkap Bang Ayub sapaannya.
Kritikan yang sama juga di sampaikan oleh Kasiman dari Fraksi Gerindra. Ia menilai ada kebijakan Pemkab yang kurang berpihak kepada masyarakat. Misalnya, berkaitan dengan parkir berlangganan. Selain itu, pihaknya juga menyoroti banyaknya tambang di wilayah Kabupaten Pasuruan.
Baca Juga: Ning Mila Siap Perjuangkan Aspirasi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat
“Kami mempertanyakan berapa besar PAD yang diperoleh dari sektor pertambangan. Karena, pengelola tambang di Kabupaten Pasuruan cukup banyak. Ada yang ilegal ataupun legal. Nah, yang ilegal inilah, supaya ditertibkan,” tandas dia.
Iya juga menyoroti soal retribusi rumah sakit Grati, agar dikenakan biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat. "Artinya, tidak terlampau membebani masyarakat. Serta sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat," cetusnya.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Mahdi Haris berharap, pemerintah bisa memperhatikan pelayanan kepada masyarakat. “Berkaitan dengan RSUD Grati, kami minta agar pemerintah memperhatikan betul pelayanan yang maksimal dan dibarengi dengan fasilitas yang baik,” pintanya.
Baca Juga: AKD DPRD Pasuruan 2024-2029 Resmi Terbentuk, Gerindra Tak Kebagian Kursi
Menanggapi kritikan para wakil rakyat tersebut, Plh Bupati Pasuruan Agus Sutiadji berjanji akan memprioritaskan perbaikan di bidang pelayanan. Begitupun dengan masalah tarif, ia akan menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
