Kurtubi: SKK Migas Sarang Mafia, Harus Dibubarkan

JAKARTA(BangsaOnline)Pengamat Energi dan perminyakan, Kurtubi mengaku gerah dengan keberadaan mafia migas di Indonesia. Bahkan Kurtubi menyebut institusi SKK Migas sebagai sarang mafia migas. Institusi pengganti BP MIgas ini dinilai membuat urusan sektor migas berbelit-belit sekaligus mengurangi potensi pendapatan negara.

"SKK Migas ini inkonstitusional dan merugikan negara. Mereka menjual migas dengan menambah mata rantai, di sini permainan mafia," ucap Kurtubi ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (10/9).

Baca Juga: SKK Migas Teken Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Amanah dan Melati

Kurtubi meminta pemerintah untuk segera membubarkan SKK Migas dan memberikan semua kewenangannya pada Pertamina. Dengan demikian akan memotong mata rantai mafia migas.

Kurtubi yang saat ini sudah terpilih menjadi anggota DPR ngotot memperjuangkan agar SKK Migas dibubarkan.

"Kalau jadi menteri saya akan bantu Pak Jokowi, kalau tidak di DPR saya akan perjuangkan pembubaran SKK Migas," tegasnya.

Baca Juga: Indonesia Exploration Forum 2024: Dukung Eksplorasi Migas Masif untuk Ketahanan Energi

Selain membubarkan SKK Migas, Kurtubi mengaku akan menyederhanakan aturan migas di Indonesia. Banyak perizinan yang membuat bisnis sektor migas berbelit. Kondisi ini membuat investor malas menanamkan modalnya di Indonesia.

"Tata kelola migas harus dibuat agar lebih simple. Harus ada perubahan di sektor tata kelola migas, termasuk mafia. Sistem simpel tidak berbelit belit. Di DPR saya akan berjuang memperbaiki ini," tutupnya.

Kurtubi juga bicara soal tertangkapnya Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Kurtubi, Rudi menerima sogokan sebesar USD 700.000 atau Rp 7 miliar tersebut untuk memberikan proyek minyak Indonesia keluar negeri.

Baca Juga: Rancang FEED Proyek Geng North, SKK Migas Gandeng ITS dan ITB

"Perusahaan penyogok itu broker minyak. Dia menyogok Pak Rudi maksudnya diberikan job menjual minyak milik pemerintah ke luar negeri," ucap Kurtubi ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (14/8).

Menurut Kurtubi, SKK Migas selama ini tidak boleh menjual minyak Indonesia ke luar negeri karena dia merupakan lembaga pemerintahan di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Oleh karena itu, Rudi bekerja sama dengan perusahaan asing untuk menjual minyak.

"Ini merupakan wujud dan bukti dari sistem yang sangat membuka peluang bagi terjadi penyogokan. Sistem yang salah," katanya.

Baca Juga: Pemkab Pamekasan dan Petronas North Ketapang Sosialisasikan Rencana Survei Migas

Selain sistem yang salah, Kurtubi juga menyentil Rudi yang tergoda dengan uang sogokan USD 700.000. Diakuinya, kejadian seperti ini sangat merugikan negara.

"Karena SKK migas tidak bisa menjual sendiri karena dia perusahaan pemerintah. Peluang terjadinya penyogokan ini sangat besar dan merugikan negara. Sistemnya yang salah. Rudi juga udah ngiler liat USD 700.000," tutupnya.

Sebelumnya, mantan Ketua DPC Partai Demokrat Tri Dianto menuding dugaan korupsi yang melibatkan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini berkaitan dengan bekas partainya dulu. Duit dugaan suap yang diterima Rudi diduga akan digunakan untuk mendanai Konvensi Capres Partai Demokrat yang akan digelar dalam waktu dekat.

Baca Juga: SKK Migas Apresiasi Peran Media terhadap Industri Hulu Migas

Rudi disebut-sebut sebagai orang dekat Ketua Pengawas SKK Migas sekaligus Menteri ESDM Jero Wacik . Di Partai Demokrat, Jero menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi.

"KPK harus berani mengungkap kasus ini sampai tuntas dan jangan hanya selesai di Kepala SKK Migas, kalau perlu KPK periksa Menteri ESDM karena Kepala SKK Migas adalah orang terdekat menteri ESDM," kata Tri Dianto lewat pesan singkat.

"Jangan-jangan uang suap itu mau untuk pendanaan konvensi Demokrat," tuding dia.

Baca Juga: Bupati Gresik Resmikan TPS3R di Desa Manyarejo

Lalu bagaimana tanggapan SKK Migas? Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) gerah mendengar tudingan bahwa lembaga tersebut menjadi sarang korupsi, sarang mafia migas hingga berimbas pada turunnya produksi minyak (lifting) nasional. Beberapa kali ekonom dan pakar migas mendesak SKK Migas dibubarkan.

Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas Aussie B. Gautama menilai pihak-pihak yang membenci lembaganya tidak mengerti seluk-beluk bisnis migas. Bahkan, tuntutan pembubaran itu bisa berdampak pada kekacauan pengelolaan energi nasional.

"Kalau ada yang minta SKK Migas dibubarkan, orang yang bilang itu berarti sangat tidak mengerti apa yang terjadi. Dia tidak tahu skala kerugian yang dialami Indonesia dengan bolak-balik mengubah tata kelola. Dia tidak memikirkan risiko itu," ujarnya di Jakarta, Rabu (10/9).

Baca Juga: SKK Migas Gelar Pre IOG SCM & NCB Summit 2024, ini yang Dibahas

Aussie mengklaim pihaknya menjaga kedaulatan energi nasional dibanding ketika sektor hulu masih dikelola PT Pertamina. Dulu, cost recovery perusahaan migas tidak pernah dibicarakan, dan langsung ditagihkan ke pemerintah di akhir tahun anggaran tanpa ada pemeriksaan ulang realisasi kerjanya.

Setelah muncul BP Migas pada 2002, yang kemudian digantikan SKK Migas, Work Plan and Budgeting (WPBN) setiap Kontraktor Kerja Sama ditentukan setahun sebelum operasional.

"Semua sudah divalidasi SKK migas, jadi tidak ada kegiatan hulu migas tanpa persetujuan. Jadi tidak berlebihan kalau kami bilang SKK migas menegakkan kedaulatan energi di sektor hulu," kata Aussie.

Baca Juga: Jadestone Energy (Lemang) Pte. Ltd. Lakukan Pengaliran Gas Perdana

SKK Migas menyatakan tidak keberatan dibubarkan, toh lembaga ini dibentuk untuk memastikan negara bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari sektor migas. Aussie hanya menyayangkan orang yang mendesak pembubaran tidak punya solusi lebih baik, buat menjaga stabilitas industri jangka panjang.

Apalagi Indonesia kini mengalami krisis energi, dengan potensi impor minyak mencapai 2,2 juta barel per hari. Sedangkan sekarang penemuan sumur baru amat minim, sehingga pekerjaan rumah di sektor hulu sedang menumpuk.

"Pertanyaannya sekarang ada krisis energi, ada institusi yang berjalan tapi tidak sempurna, apa kita mau bubarkan? Bikin organisasi lagi, kalau saya ditanya enggak perlu," kata Aussie.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News