PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Baru berjalan satu bulan enam hari, pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan (Badrut-Raja'e) sudah dikeluhkan oleh anggota DPRD dari partai pengusungnya sendiri, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Namun hal tersebut langsung mendapatkan tanggapan dari Badrut saat dikonfirmasi oleh rekan-rekan media sesudah acara peringatan hari lingkungan hidup se-dunia yang digelar di Pendopo Ronggosukowati.
Baca Juga: Pasuruan Serasa Tak Punya Pemimpin, Kinerja Pj Bupati Dua Bulan Terakhir Jadi Sorotan
"Suruh belajar dulu pada saya," ujar Badrut Tamam.
Menurut Badrut, saat ini tidak ada lagi koalisi kepartaian. "Bukan lagi zamannya koalisi kepartaian, saat ini yang ada koalisi kerakyatan," ungkap Badrut yang langsung meninggalkan tempat acara.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Pamekasan yang juga anggota komisi I dari partai PKS, Harun Suyitno, menyatakan arah program pasangan Badrut-Raja'e tidak jelas.
Baca Juga: Keluhkan Perizinan, Sejumlah Perusahaan Wadul ke Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan
Menurutnya, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bisa memberikan penjelasan terkait dengan program dan janji menjelang pengesahan APBD 2019.
"Kami juga kecewa terhadap OPD terkait, karena mereka tidak mampu menerjemahkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati. Seperti dinas koperasi, ketika ditanyakan terkait lapangan kerja dan program 10.000 pengusaha baru, jawabannya simpang siur,” keluh Harun, Selasa (29/10) kemarin.
Ia mengungkapkan jika janji politik Bardut-Raja'e sangat banyak. Di antaranya menciptakan 10.000 pengusaha baru dan Dana Desa Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar. Anehnya, mereka tidak bisa mengakomodir, malah saling lempar tanggung jawab
Baca Juga: Hari Jadi ke-79 Provinsi Jatim, Pemkab Anugerahi Penghargaan 20 Elemen Masyarakat Berprestasi
"Dinas yang ditunjuk oleh Bupati memberikan bantuan itu tidak bisa memberikan penjelasan, malah saling lempar,” tegasnya.
Oleh karena itu, Harun menuntut pada Bupati Pamekasan untuk segera menindaklanjuti kepada OPD terkait visi dan misi "Jangan sampai 100 hari tidak ada satupun program yang tampak dan menyentuh pada masyarakat,” pungkas Harun. (err/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News