SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Perwakilan BKKBN Jatim mengirimkan Kasubag Umum dan Humas serta Pranata Humas untuk mengikuti kegiatan Workshop Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kehumasan yang dilaksanakan mulai tanggal 4-7 November 2018 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta.
Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Yenrizal Makmur SP MM mengungkapkan, pelaksanaan workshop kali ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, tersusunnya rencana aksi P4GN, tersosialisasinya pengenalan karakteristik tulisan dan tersususnya perumusan angle opini.
Baca Juga: Pesan Bupati Lamongan di Puncak Harganas ke-31
"Selain itu tersusunnya konversi angka kredit JFT Pranata Humas, tersosilisasinya kebijakan dan strategi pelayanan publik dan tersedianya rencana aksi RB Perwakilan BKKBN Provinsi," ungkapnya, Senin (5/11).
Yenrizal berharap, setelah dilakukan workshop tersebut, akan ada perubahan sistematik dan terencana menuju tatanan adiministrasi pemerintahan yang lebih baik. Guna meningkatkan kinerja aparatur negara yang profesional, efektif, efesien dan akuntabel.
"Dalam mewujudkan good governance di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)," harapnya.
Baca Juga: Harapan Adhy Karyono saat Jawa Timur Jadi Provinsi Pertama Diluncurkannya Aplikasi Population Clock
Menurutnya, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Kepala BKKBN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2015-2019, BKKBN telah menuntut setiap kinerja pemerintahan wajib menghadirkan pelayanan yang profesional dan akuntabel.
"Jadi ke depan sudah tidak ada lagi pelayanan yang tidak maksimal. Yang ada hanya Good Governance," tegasnya. (ian/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News