PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Komisi III DPRD menggelar rapat dengan DLH yang dilaksanakan pada Selasa (21/11) siang kemarin membahas APBD 2019. Dalam rapat itu lebih banyak dibahas soal realisasi pendapatan daerah dari retribusi sampah dan uji laboratorium yang tidak ada peningkatan.
Kalangan dewan menilai stnagnannya pundi-pundi pendapatan tersebut tak lepas kurang seriusnya pihak OPD terkait.
Baca Juga: Dua Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Resmi Dilantik Gantikan Rusdi dan Shobih
Kritikan tersebut disampaikah oleh Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Saifullah Damanhuri. Dirinya menilai jika realisasi PAD di DLH Kabupaten Pasuruan, terbilang rendah. Padahal di Pasuruan banyak perusahaan. "Ini tidak sebanding dengan belanja langsung dikelola hingga ratusan juta rupiah," katanya.
Dari data yang ada menyebutkan realisasi pendapatan dari retribusi sampah misalnya, hanya dipatok Rp 800 juta. "Harusnya, DLH Kabupaten Pasuruan bisa merealisasikannya hingga Rp 2 miliar setahun. Begitu pun dengan uji laboratorium yang hanya Rp 950 juta. Padahal belanja bahan kimia menelan anggaran Rp 550 juta," cetusnya.
“Paling tidak, seharusnya bisa sampai Rp 2 miliar. Itu baru bisa dianggap bekerja. Kalau stagnan, artinya DLH tidak bekerja,” beber Gus Saiful, sapaannya.
Baca Juga: Ning Mila Siap Perjuangkan Aspirasi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat
Terpisah, Kepala DLH Kabupaten Pasuruan, Muchaimin menanggapi pertanyaan anggota komisi III. Bahwa rendahnya PAD dari uji laboratorium itu karena tidak semua perusahaan melakukan uji lab di Pasuruan.
"Ada juga yang melakukan uji lab di daerah lain. Kalau tahun depan kami bisa menaikkan Rp 250 juta saja. Kalau Rp 2 miliar dianggap masih berat,“ jelasnya. (hab/par/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
