Aksi puluhan massa kelompok "Tikus Pithi" saat demo di depan KPU Ngawi. foto: ZAINAL ABIDIN/ BANGSAONLINE
NGAWI, BANGSAONLINE.com - Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ngawi didemo puluhan orang, Kamis (03/01/2019) pagi sekitar jam 09.00 WIB. Massa yang mengatasnamakan kelompok "Tikus Pithi" ini menggelar aksi damai untuk menyuarakan aspirasinya.
Mereka melakukan orasi meminta agar KPU Ngawi mengakomodir aspirasinya dalam Pilpres 2019, yakni mengajukan calon presiden dan wakil presiden independen, alias nonparpol. Sambil menyanyikan lagu dan yel-yel, mereka terus berorasi menyampaikan aspirasinya.
Baca Juga: Hampir Seluruh Logistik Kebutuhan Pilkada Serentak Tiba di Gudang KPU Ngawi
"Aksi ini kita lakukan secara serentak di seluruh Indonesia, yang berarti keberadaan kita memang ada dan siap untuk turut serta dalam pemilihan capres mendatang," jelas Saifuddin, korlap aksi di depan awak media, Kamis (03/01).
Saifuddin mengaku pihaknya telah mengumpulkan identitas (KTP) sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan capres-cawapres independen. Untuk wilayah Ngawi, ia mengklaim sudah siap sekitar tiga ribuan anggota yang menghendaki adanya kelompok independen tersebut. Adapun calon presiden yang diajukan adalah Tuntas Subagyo, warga dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
"Kalau saat pemilihan daerah dari independen dapat berpartisipasi, kenapa untuk pemilihan kepala negara tidak bisa? Kita berharap dari KPU dapat mengakomodir aspirasi ini," terang Saifuddin.
Baca Juga: Jelang Pilkada, Polres Ngawi Perketat Keamanan Gudang KPU
(Ketua KPU Ngawi saat menerima memberikan penjelasan kepada massa)
Setelah melakukan orasi selama hampir satu jam, akhirnya para peserta aksi ditemui ketua KPU Ngawi, Samsul Wathoni. Di depan para massa, Samsul Wathoni menerima yang menjadi aspirasi mereka. Ia berjanji akan membahas usulan tersebut dengan KPU RI.
Baca Juga: Deklarasi Pemilu Damai, Ketua KPU Ngawi Tidak Larang Sosialisasi Kotak Kosong
"Kita terima apa yang menjadi aspirasi mereka. Akan tetapi KPU Ngawi tidak punya kewenangan untuk memutuskan, dan semua sudah diatur dalam undang-undang," urai Mas Toni sapaan Ketua KPUD Ngawi saat ditemui Bangsaonline.com. (nal/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
