Audiensi dengan BPN dan Dewan, Pengungsi Sambas di Desa Kelbung Pertanyakan Nasib Tanahnya

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Warga pengungsi Sambas di Desa Kelbung Kec. Sepulu Bangkalan audiensi dengan BPN yang diinisiasi oleh Komisi A DPRD Bangkalan, Kamis (10/01/2019).

Dalam audiensi yang diinisiasi Komisi A tersebut, masyarakat Kampung Sambas di Desa Kelbung mengungkapkan keluh kesahnya dalam memproses sertifikat tanah dan bangunan mereka. Padahal, mereka sudah menempati lahan milik Perhutani tersebut sejak tahun 2000 dan kini sudah ada 370 KK yang bermukim.

Moh. Ali, perwakilan masyarakat Kampung Sambas menceritakan, bahwa mereka menempati wilayah di Desa Kelbung tersebut, sebagaimana keputusan Dinas Tranmigrasi. "Awalnya Dinas Transmigarasi berjanji ketika tiga atau lima tahun menempati bisa mengajukan proposal pelepasan kawasan, agar bisa diproses sertifikat tanah. Kita sudah sering mengajukan proposal ke tranmigrasi agar dapat diproses, tapi sampai saat ini belum ada respons dari pihak tranmigrasi," ujar M. Ali.

"Dari awal kami sadar bahwa tanah yang saya tempati saat ini adalah tanahnya Perhutani. Oleh karena itu dua tahun lalu (2017) kami mengajukan proposal ke Perhutani. Tetapi kami ditolak mentah-mentah," tegas M. Ali.

"Kami saat ini khawatir digusur mendadak atau direlokasi, karena bangunan sudah menjadi permanen, fasilitas umum seperti Masjid juga sudah ada," paparnya..

Terkait hal ini, Kepala BPN Bangkalan La Ode Asravil menyatakan pihaknya masih harus memastikan posisi perkampungan pengungsi Sambas. "Karena data faktualnya belum ada di BPN. Kita lihat apakah masuk kawasan hutan atau tidak," ujarnya.

"Jikalau tanah itu masih milik Perhutani, maka itu bukan ranah BPN. Kita belum bisa bertindak apa-apa," terangnya.

"Walaupun isu yang berkembang ketika rapat, bahwa tanah tersebut pernah ditukar guling dengan tanah di Kabupaten Pacitan, tapi sampai saat ini belum jelas. Buktinya SK-nya (Surat Keputusan, red) belum ada. Setelah ada SK, baru bisa diproses pelepasan kawasan," urainya.

"Jadi BPN tidak punya hak masuk di ranah tersebut. Justru kalau kita aktif, BPN yang disalahkan karena masih status tanah Perhutani," tegasnya.

"Setelah tanah dilakukan pelepasan kawasan, baru masyarakat kampung pengungsi Sambas bisa buat proposal proses sertifikat tanah tersebut," pungkas La Ode Asravil.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Mohammad Sahri, menyatakan pihaknya akan segera memanggil pihak-pihak seperti Dinas Transmigrasi, Dinas Sosial, Perhutani, Kepala Desa, dan Camat. "Agar persoalan ini ada titik terang, sehingga mereka tidak merasa resah lagi serta tanahnya bisa diproses sertifikat," tukasnya. (uzi/rev)