Pendiri RGS Indonesia H. Moh. Khozin Ma'sum (kanan) ketika bedah rumah warga Desa Karangandong.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Simpang siurnya data kemiskinan di Kabupaten Gresik memantik reaksi pendiri Relawan Gerakan Sosial (RGS) Indonesia H. Moh. Khozin Ma'sum.
Ia meminta agar Pemkab dan DPRD tidak memperdebatkan angka statistik, namun fokus mencari solusi mengatasi kemiskinan. "Pemkab dan DPRD Gresik harus memiliki inovasi dan format yang sama agar bisa cepat bekerja menanggulangi kemiskinan," ujar Khozin kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (5/2).
Baca Juga: Berhasil Terapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, Pemkab Gresik Raih Penghargaan dari BKN
Sebelumnya, Pemkab Gresik menyatakan bahwa angka kemiskinan saat ini masih mencapai 12,89 persen atau 168 ribu jiwa dari total 1,4 juta jumlah penduduk. Sementara DPRD menilai angka tersebut tidak akurat, dan menyebut kemiskinan ada di angka 11 persen.
"Sah saja, semua (Pemkab dan DPRD, red) punya dalil masing-masing terkait angka kemiskinan. Sama halnya RGS Indonesia, juga memiliki data soal angka kemiskinan di Gresik," jelas Bendahara Umum DPP Bakuppi ini yang akrab disapa Abah Khozin ini.
"Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan oleh RGS Indonesia, angka kemiskinan di Gresik saat ini masih kisaran 10-11 persen," sambungnya.
Baca Juga: Harapan Bupati Gresik di Musrenbang CSR 2025
Namun, Khozin kembali menegaskan bahwa yang terpenting bukanlah angka kemiskinannya, tetapi bagaimana cara menanggulanginya, sehingga jumlah kemiskinan di Kabupaten Gresik cepat menurun.
"Dibutuhkan kejujuran dan peran serta semua pihak dalam mengatasi problem pemerintah satu ini. Saya kira baik Gresik maupun DPRD tak bisa berdiri sendiri dalam menangani kemiskinan. Dibutuhkan peran serta semua komponan masyarakat, baik kepala desa, tokoh masyarakat, LSM, wartawan, kiai, ulama dan lainnya. Pemerintah harus melibatkan semua komponen itu. Insya Allah kalau ada kemauan, pasti ada jalan," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
