PASURUAN, BANGSAONLINE.com – Untuk mengurangi rumah kumuh di Pasuruan, Pemkab setempat kembali menganggarkan program Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Program tersebut secara langsung membantu warga miskin untuk memiliki rumah yang sehat.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, Ir. Misbah Zunib saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com. Ia menjelaskan bahwa program bedah rumah tak layak huni di Kabupaten Pasuruan bakal tetap dijalankan. Bahkan, penganggarannya tidak hanya mengandalkan APBD 2019.
Baca Juga: Pasuruan Serasa Tak Punya Pemimpin, Kinerja Pj Bupati Dua Bulan Terakhir Jadi Sorotan
Sebab, Kabupaten Pasuruan juga mendapat sokongan dari pemerintah pusat melalui DAK 2019. Ia merincikan, dalam APBD 2019, Pemkab mengalokasikan anggaran hingga Rp 25 miliar. Dana tersebut diproyeksikan, untuk membenahi sebanyak 2.000 RTLH.
Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Di mana, tahun lalu Pemkab mengalokasikan Rp 20 miliar, untuk 1.600 RTLH di Kabupaten Pasuruan.
"Ada kenaikan anggaran untuk RTLH tahun ini, yang dialokasikan APBD 2019. Peningkatan tersebut, tentunya berpengaruh terhadap jumlah RTLH yang bisa ditangani," ucapnya.
Baca Juga: Keluhkan Perizinan, Sejumlah Perusahaan Wadul ke Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan
Dari total anggaran itu, ada juga sokongan dari pemerintah pusat. Di mana tahun 2019 ini, pemerintah pusat mengalokasikan hingga Rp 3,1 miliar. Besaran anggaran tersebut, dipergunakan untuk membenahi 178 unit RTLH di Kabupaten Pasuruan.
Misbah menargetkan dalam beberapa minggu lagi program itu akan dimulai. Saai ini proses sosialisasi kepada calon penerima. Pihaknya mengancang-ancang, April sudah mulai pencairan. "Kami upayakan, bulan April sudah bisa dilakukan pencairan. Sehingga, rehabnya bisa segera direalisasikan," tambahnya.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Rusdi Sutejo menilai alokasi anggaran untuk rehab RTLH memang dibutuhkan sekali. Mengingat, di Pasuruan jumlah rumah kumuh masih banyak rumah warga yang kondisinya memprihatinkan.
Baca Juga: Hari Jadi ke-79 Provinsi Jatim, Pemkab Anugerahi Penghargaan 20 Elemen Masyarakat Berprestasi
"Kami berharap pihak Dinas betul-betul selektif dalam pendataan kepada sasaran penerima, penyalurannya harus tepat sasaran," jelas politisi Gerindra ini. (bib/par/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
