Dibutuhkan Lahan 110 Ha untuk Normalisasi Total Kali Lamong

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pimpinan DPRD dan Komisi III Gresik bersama BBWS BSG menggelar rapat kerja (raker) membahas penanganan banjir Kali Lamong di ruang rapat pimpinan DPRD, Senin (25/3).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Gresik H. Ahmad Nurhamim beserta pimpinan, Kepala BBWS BSG Charisal Akdian Manu, dan Ketua Komisi III Asroin Widiyana beserta sejumlah anggota.

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

Dalam kesempatan itu, Charisal Akdian Manu menyarankan normalisasi total untuk menangani banjir luapan Kali Lamong. Namun untuk melakukan hal ini, dibutuhkan total lahan seluas 110 hektare untuk menampung sedimen yang diangkut. Sedangkan perkiraan biaya normalisasi adalah Rp 960 miliar.

Ia menyatakan bahwa Pemerintah Pusat siap melakukan normalisasi, dengan catatan kebutuhan lahan sebanyak itu bisa terpenuhi atau dibebaskan pemerintah. "Kalau lahan siap, langsung kami kerjakan. Bisa tahun 2020 atau 2021," terangnya.

"Kali Lamong saat ini mengalami pendangkalan dan hanya mampu menampung air 250 m3 per detik. Namun air hujan yang masuk rata-rata 700 m3 per detik, sehingga meluber," bebernya.

Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024

Hal itu disebabkan karena Kali Lamong mengalami pengendapan (sedimen) rata-rata 5 mili per hari. Sehingga bila dirata-rata, sedimen Kali Lamong bertambah 1 juta kubik tiap tahunnya. "Saat ini, ada sekitar 3 juta meter kubik sedimen yang akan diangkut di Kali Lamong. Itu membutuhkan lahan luas untuk menampungnya," terangnya.

"Intinya, kalau pembebasan lahan siap meski tak 100 persen, BBWS siap melakukan normalisasi seperti yang kami lakukan di sebagian sungai di Surabaya dari total 26 hektare baru-baru ini," pungkasnya.

Terkait hal ini, Nurhamim mengatakan DPRD Gresik akan segera melakukan rapat lanjutan untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan BBWS. Namun, ia meminta BBWS memaparkan secara detail data kebutuhan lahan 110 hektare yang perlu dibebaskan untuk normalisasi. "Milik warga semua atau ada yang milik BBWS? Hal ini menyangkut anggaran besar untuk normalisasi," katanya. "Untuk kebutuhan anggaran itu butuh sentuhan politik lewat anggota DPR RI dari Gresik," sambungnya.

Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik

Menurutnya, kondisi Kali Lamong saat ini juga harus diketahui oleh pemerintah. "Sehingga bisa diketahui apa yang akan dilakukan baik pemerintah pusat propinsi dan Gresik," paparnya.

Sementara Nur Qolib dan Nur Saidah Wakil Ketua DPRD, berharap pemerintah pusat bisa membantu pembebasan lahan untuk mengatasi banjir luapan Kali Lamong. "Pembebasan lahan tol saja bisa cepat, masak Kali Lamong bertahun-tahun tak bisa mengatasi," cetusnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Moh. Syafi' mengungkapkan bahwa pembebasan lahan di sekitar Kali Lamong merupakan hal yang sulit. "Saat ini di bibir Kali Lamong banyak lahan bantaran dimiliki orang. Terbit sertifikat, dan lainnya," ungkapnya.

Baca Juga: Ketua DPRD Gresik Lantik Wahidatul Husnah sebagai Anggota PAW Periode 2024-2029

Untuk itu, ia mengusulkan ada solusi alternatif untuk mengatasi problem Kali Lamong, apabila pembebasan lahan tak bisa dilakukan. "Bisa pakai plan A dan B. Misal plan A pembebasan sulit, maka plan B dengan pengerukan dan penanggulan," terangnya.

Turut hadir dalam raker ini, Kepala DPUTR Gresik Gunawan Setijadi.

Sekadar diketahui, Kali Lamong yang membentang di wilayah Kabupaten Gresik melintasi 24 desa di 5 kecamatan, yakni Balongpangang, Benjeng, Cerme, Menganti, dan Kebomas. Kali Lamong di Gresik terhubung dengan Lamongan sepanjang 40 km dan Mojokerto 8 km. (hud/rev)

Baca Juga: Ketua DPRD Gresik Minta TAPD Tak Sodorkan Draft KUA PPAS yang Belum Rampung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News