Kalau Ambil Sri Mulyani Jadi Menteri, Jokowi Sama dengan SBY

JAKARTA(BangsaOnline) Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo menilai Presiden terpilih Joko Widodo tak ada bedanya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini terkait wacana Jokowi yang akan menggaet Sri Mulyani menjadi menteri.

Menurut Bambang, Jokowi dikenal sebagai orang yang merepresentasikan rakyat kecil. Namun rupanya di balik Jokowi ada nama Sri Mulyani yang dikenal sebagai penganut ekonomi liberal.

"Jokowi yang kita anggap sebagai representasi dari rakyat bawah yang diusung partai wong cilik, ternyata podo wae dengan SBY yang didukung oleh Demokrat," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/10).

Bambang juga mengkritisi niat Jokowi mengambil Sri Mulyani sebagai menteri. Bambang mengingatkan Sri Mulyani masih memiliki kasus hukum yang belum terselesaikan yakni kasus bailout Bank Century.

"Ini masih ada kasus menggantung Sri Mulyani. Kita menunggu pergerakan hukum di KPK, baru selesai vonis Budi Mullya. Tunggu 20 Oktober status Boediono jika jadi tersangka, kita harapkan Boediono akan terkait dengan Sri Mulyani," kata dia.

Keinginan Jokowi menarik Sri Mulyani sebagai menteri semakin meyakinkan Bambang tentang keterkaitan asing dalam pilpres yang akhirnya dimenangkan oleh Jokowi-JK.

"Ini membuktikan bahwa kita bergantung pada asing. Sebaiknya kalau Jokowi bertekad ingin angkat ekonomi rakyat jalankan Tri Saktinya tentu bukan Sri Mulyani," pungkasnya.

Bambang menilai Sri termasuk ekonom yang gemar membuat komitmen yang menyebabkan pembengkakan utang luar negeri dengan tingkat bunga sangat tinggi. "Andai Sri Mulyani menteri, Jokowi akan terjerat utang baru dengan bunga tinggi seperti pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2014.
Politikus Partai Golongan Karya ini menilai Sri Mulyani antitesis Trisakti Bung Karno dan jargon revolusi mental Jokowi. "Kalau Sri Mulyani benar menjadi menteri, berarti rakyat dikibuli lagi," ujarnya. "Artinya, Jokowi yang kita anggap representasi wong cilik ternyata podo ae dengan yang sebelumnya."
Apalagi, tutur dia, ada kasus menggantung di pundak Sri Mulyani. Menurut Bambang, Pansus menunggu pergerakan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. "Vonis Budi Mulya baru selesai," katanya. Ia berharap selanjutnya KPK mengarahkan pemeriksaan dan meningkatkan status Boediono pada 20 Oktober 2014, saat suksesi kepemimpinan nasional. "Kami harap dalam penyidikan Boediono nanti terkait dengan Sri Mulyani."

Menurut Bambang, saat KPK menyidik Budi Mulya, terdakwa kasus dugaan korupsi Bank Century memang belum menyentuh Sri Mulyani karena masah internal Bank Indonesia. Begitu masuk ke Boediono, KPK akan mengaitkan dengan Sri Mulyani. "Karena ada hubungan keputusan bail out yang ada di pemerintah dan BI," katanya. "Kalau yang sudah-sudah, itu baru bantuan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek."

Sebelumnya, ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, mengatakan Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati layak menjadi kandidat terkuat Menteri Koordinator Perekonomian. Kinerjanya saat menjadi Menteri Keuangan dulu, ujar dia, menjadi modal terbesar. Sri Muyani juga dinilai bisa menghadapi DPR.

Baca Juga: Eks Wakil Ketua KPK Jadikan Peserta Seminar Responden Survei: 2024 Masih Sangat Banyak Korupsi

Kini nama Sri Mulyani semakin santer disebut bakal menduduki jabatan Menteri Koordinator Perekonomian. Sumber Tempo menyatakan wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, pernah dua kali menemui Sri Mulyani.

Saat dikonfirmasi, Kalla mengakui bertemu Sri Mulyani, salah satunya di Washington, DC, Amerika Serikat, pada pertengahan Agustus lalu. “Tapi kami belum memutuskan,” kata Kalla saat ditemui Tempo di rumahnya di Jalan Brawijaya, Jakarta, Rabu 8 Oktober 2014.
Jokowi juga disebut-sebut sudah mengontak langsung Sri Mulyani dan menawarinya masuk kabinet. Namun demikian, Jokowi menolak menjelaskan apakah benar dia mengontak Sri Mulyani atau tidak. Jokowi menyatakan belum menempatkan nama-nama calon pada kementerian tertentu. “Belum final semuanya, nanti saja.”

Sri Mulyani sendiri, saat dimintai konfirmasi Tempo lewat pesan instan membalas, “Tidak mau mengomentari soal ini.”

Selain Sri Mulyani, ada nama Wakil Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Ignasius Jonan, yang mencuat dalam seleksi calon menteri ekonomi kabinet pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Bambang kemungkinan akan menjadi Menteri Keuangan. Ada pula nama Gubernur Bank Indonesia, Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, yang juga disebut-sebut sebagai calon kuat Menteri Keuangan. Agus pernah menjadi Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II 2010-2013 menggantikan Sri Mulyani di Lapangan Banteng.

Jonan, yang kariernya kian moncer lantaran dianggap berhasil membenahi PT KAI, bakal ditaruh di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Ketua Tim Transisi Jokowi-Kalla, Rini Mariani Soemarno, juga hampir dipastikan masuk jajaran kabinet pemerintah Jokowi-Kalla. Menurut sumber, semula Rini bakal ditaruh menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Namun, dalam perkembangan terakhir, kata si sumber, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong 2001-2004 (pemerintah Megawati Soekarnoputri) itu akan menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Selain itu, presiden terpilih Joko Widodo ada kemungkinan masih akan memakai Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam jajaran menteri-menteri ekonomi kabinetnya. Nama Kuntoro Mangkusubroto (Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan) serta Sofyan Djalil (Menteri BUMN 2007-2009) juga santer disebut-sebut.

Jokowi tak membantah atau membenarkan saat Tempo menyebut nama-nama ini sebagai calon kuat menteri-menteri ekonominya. “Nanti saja,” katanya. Begitu pula Bambang Brodjonegoro, tak mau menanggapi kemungkinan dirinya menjadi menteri saat dicegat di kantor Kementerian Keuangan..

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan jumlah kementerian dalam kabinetnya ada 34, yang terdiri atas 16 dari profesional partai dan 18 dari profesional murni.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News