Aksi warga Desa Klitik saat demo di kantor Pemkab Ngawi. foto: ZAINAL ABIDIN/ BANGSAONLINE
Selama 6 tahun yakni tepatnya 2014, permasalahan tanah kas desa Klitik yang dilintasi jalur tol tidak kunjung usai. Padahal tanah kas desa tersebut salah satu sumber pendapatan desa.
Sedangkan untuk desa lainnya telah terselesaikan dengan cara tukar guling. Akibat hal ini, PAD desa Klitik disebut menurun. Selain itu, selama 6 tahun proses pembangunan fisik ataupun manusia terhambat.
"Pada saat jalur tol membutuhkan yang secara kebetulan melewati tanah kas desa akhirnya dengan musyawarah kita mengikhlaskan dengan tukar guling. Akan tetapi proses tukar guling tersebut tidak kunjung usai hingga jalan tol difungsikan. Selama ini hanya rapat dan musyawarah saja yang dilakukan tanpa ada penyelesaian," keluh Jumirin.
"Padahal untuk proses tukar guling sudah siap semua dan sudah melewati proses yang harus diselesaikan hingga tanah yang akan dijadikan TKD tersebut sudah siap. Akan tetapi hingga saat ini rekomendasi dari Bupati tidak kunjung turun. Padahal, untuk diajukan ke Gubernur harus ada rekomendasi dari Bupati," urai Jumirin.
Mediasi yang berlangsung hingga pukul 13.30 itu tidak menemukan jalan tengah serta tidak sesuai dengan harapan. Warga desa kemudian mengancam akan menutup jalan tol.
Sewaktu ancaman dari warga tersebut dilontarkan, Wakapolres Ngawi Kompol Hartono langsung menyikapi, bahkan sempat terjadi ketegangan. Sebab perwakilan dari peserta aksi tetap ngotot untuk memblokade jalan tol. Namun, upaya kepolisian akhirnya berhasil meredam warga.
Selanjutnya perwakilan aksi demo memaksa meninggalkan ruang mediasi dan tetap bersikukuh akan melakukan aksi boikot jalan tol. (nal/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
