Massa LSM Forkot ketika demo di JIIPE, Manyar. foto: ist
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ratusan massa Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Kota (LSM Forkot) menggelar demo di kawasan industri Java integrated Industrial Ports and Estate (JIIPE), Kecamatan Manyar, Gresik, Senin (22/7) siang.
Mereka mengkritik mega proyek di era Bupati Sambari dan Wabup Qosim tersebut, karena tak pro rakyat.
Baca Juga: Pascakebakaran, Presdir PTFI Inspeksi Lokasi Common Gas Cleaning Plant di Smelter Gresik
"Slogan investasi untuk kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja di kawasan industri JIIPE seluas 2,900 hektare lebih yang terintegrasi dengan pelabuhan laut dan hunian dengan konsep kota mandiri hanya untuk kepentingan segelintir orang. Keberadaan JIIPE tak pro rakyat," teriak pendemo.
Kharis S. Faqih, kordinator aksi mempertanyakan keberadaan kawasan industri JIIPE yang hingga kini tak membawa manfaat positif dan berkah bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
"Seberapa besar tenaga kerja lokal yang terserap seiring perkembangan pengembangan kawasan tersebut? Serta bagaimana kawasan industri JIIPE peduli pada lingkungan hidup? Belum ada data valid yang bisa jadi referensi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Satu hal yang pasti dan sering kita dapati di lapangan adalah carut marut sengketa tanah rakyat yang menjadi korban para spekulan dan investor. Banyak tanah rakyat yang belum dibayar 100 persen oleh pihak JIIPE maupun kaki tangannya," jelasnya.
Baca Juga: Tuntut Tenaga Kerja, Warga Mengare Komplek Gresik Demo Smelter PT Freeport Indonesia
Ia juga mengungkap banyaknya tanah kas desa (TKD) yang masih ada di dalam kawasan JIIPE, serta Kali Mireng yang menyempit akibat dibangunnya bendungan sekitar 200 meter. Tidak hanya itu, keberadaan JIIPE juga dianggap menambah potensi kemacetan dan polusi udara.
"Kondisi ini menjadi pesan kepada kita, bahwa ada masalah sosial yang menyelubungi kawasan industri JIIPE tersebut. Karena itu, kami Forum Kota mendesak kepada Pemerintah Daerah serta Manajemen JIIPE Manyar Gresik untuk menindaklanjuti sejumlah tuntutan," katanya.
Baca Juga: Smelter Freeport di Gresik Resmi Beroperasi, Telan Anggaran hingga Rp58 Triliun
(Warga juga menggelar aksi teatrikal saat demo)
Adapun tuntutan yang disampaikan, yakni penuntasan sengketa lahan/tanah rakyat di kawasan JlIPE II, pelibatan tenaga kerja lokal di kawasan JlIPE III, pelestarian lingkungan hidup di wilayah sekitar Kawasan JIIPE IV, serta audit dampak lingkungan akibat pembangunan industri di kawasan JIIPE.
"Kami Forum Kota akan mengelar konsolidasi dengan Ormas, OKP, dan organisasi mahasiswa se-Kabupaten Gresik untuk membangun aliansi bersama demi menyikapi kasus yang ada di kawasan Industri JIIPE," ancamnya.
Baca Juga: Adhy Karyono Yakinkan Bank Jatim Siap Dukung Pengembangan JIIPE Gresik
Sementara hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari pihak manajemen JIIPE terkait demo LSM Forkot.
Sekadar diketahui, lahan tempat berdirinya JIIPE semula adalah kawasan pertanian dan budidaya (penambakan) yang kemudian dialih-fungsikan. Kawasan JIIPE dikembangkan PT. Berkah Manyar Sejahtera (BMS), perusahaan patungan antara PT. Brilian Jasa Terminal lndonesia, anak usaha PT Pelindo (Persero), dan PT. Usaha Era Pertama Nusantara, anak usaha PT Aneka Kimia Raya Corporindo tbk (Akra). (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
