SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur pernah diguncang serangan bom secara sistematis pada 13 dan 14 Mei 2018. Dalam rangkaian peristiwa itu sejumlah tempat ibadah dan kantor polisi menjadi sasaran teror. Mirisnya, kelompok teror tersebut menggunakan anak-anak sebagai peledak bom.
Tak mau kecolongan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberi perhatian serius terhadap kasus intoleransi dan radikalisme yang masih marak terjadi di masyarakat. Karena itu, untuk mereduksi intoleransi dan radikalisme, Pemprov Jatim bersinergi dengan PWNU Jatim.
Baca Juga: Resmikan Gedung Sekber PHDI, Pj Gubernur Jatim Ajak Umat Hindu Jaga Kondisivitas Pilkada
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, jalan yang paling efektif menekan praktek intoleransi dan radikalisme adalah lewat pendidikan. Karena itu, pemprov menggandeng PWNU untuk meminimalisir praktek tersebut.
"Saya kira untuk menghilangkan sama sekali sulit. Tapi minimal kita bisa mereduksi praktek intoleransi dan radikalisme lewat pendidikan. Karena itu kita menggandeng PWNU, sebab mereka punya SDM, metode, dan infrastrukturnya," tutur Khofifah, Selasa (23/7).
Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu mengungkapkan, idealnya program deradikalisasi itu dimulai sejak pendidikan dasar, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Madrasah Ibtidaiyah (MI). Sehingga anak akan tumbuh dengan karakter yang kuat, sehingga tidak mudah dipengaruhi ajaran dari luar yang berpotensi anak menjadi intoleran dan radikal.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Menurut mantan Menteri Sosial (Mensos) ini, saat pendidikan dasar itu adalah masa keemasan anak. Sebab saat itu lah masa pembentukan karakter dan mental anak. Masa pembentukan itu akan berpengaruh pada perilaku anak di masa depan.
"Fokus Pemprov Jatim dan PWNU pada dua hal. Yakni pendidikan dan kesejahteraan. Kalau ini terpenuhi, maka intoleransi dan radikalisme bisa diminimalisir," ujar Ketua Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Nahdlatul Ulama Khadijah itu.
Sementara itu, KH. Agus Ali Masyhuri Wakil Rais PWNU Jatim menyambut gembira ajakan Pemprov Jatim yang diinisiasi Khofifah Indar Parawansa. Menurut kiai yang akrab disapa Gus Ali itu, NU punya banyak lembaga pendidikan, baik pondok pesantren maupun sekolah berbasis agama yang bisa menjadi sarana mereduksi intoleransi dan radiklisme.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
"PWNU siap membantu pemprov menekan praktek intoleransi dan radikalisme. Ajakan ini kami sambut dengan tangan terbuka," imbuh pengasuh Ponpes Progresif Bumi Sholawat, Sidoarjo. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News