Pengurus PWI Bangkalan foto bersama Bupati Abdul Latif, Forpimda serta Ketua PWI Jatim, Sabtu (03/08/2019).
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Moh. Amin resmi menjadi Ketua PWI Bangkalan periode 2019-2022 setelah terpilih secara aklamasi dalam konferensi II yang digelar di Ruangan Pertemuan Sujuki Pemkab Bangkalan, Sabtu (03/08/2019).
Konferensi PWI II Bangkalan ini dipimpin langsung oleh Mahmud Suhermono Bidang Organisasi PWI Jatim yang didampingi oleh Ketua Ainur Rohim serta Sekretaris Eko Pamuji.
Selain menetapkan Moh. Amin (Harian Duta Masyarakat) sebagai Ketua, konferensi itu juga menetapkan Ahmad Faisol/Edu (Surya) sebagai Sekretaris dan Fa'in Nadofatul M. (Harian Kabar Madura) sebagai Bendahara.
Setelah konferensi usai, para pengurus PWI Bangkalan periode 2019-2022 itu langsung dilantik oleh Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron Amin. Pelantikan ini juga dihadiri Wakil Bupati Mohni, Ketua DPRD Imron Rosyadi, Sekda Setyabudi, serta jajaran Forpimda.
Dalam sambutannya, Ketua PWI terpilih Moh. Amin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung dirinya sebagai Ketua PWI Bangkalan periode 2019-2022. "Jika dalam kepemimpinannya ada yang bengkok, mohon untuk diluruskan," kata Moh. Amin.
Sementara Ketua PWI Jatim Ainur Rohim berharap PWI Bangkalan semakin bagus baik dari sisi anggota maupun sinergi dengan stakeholder di Bangkalan. "Karena jika medianya tidak bagus, jangan harap pemerintahannya bagus," kata Ainur.
Sedangkan Bupati Bangkalan Abdul Latif mengapresiasi digelar konferensi PWI Bangkalan tersebut. Menurutnya, selama ini komunikasi antara Pemkab dan PWI sudah berjalan dengan baik.
Bupati berharap ke depan sinergitas antara media dan pemerintah dapat ditingkatkan agar dapat membangun Bangkalan lebih maju. Ia juga berpesan agar media dapat menepis berita-berita hoax yang beredar di media-media sosial.
"Dengan fungsi sebagai mitra, media harus dapat mengekspos berita-berita positif dari Pemerintahan Bangkalan, agar dapat diketahui oleh masyarakat," tutur Bupati. Namun ia juga berpesan agar media tidak meninggalkan fungsi kontrol terhadap pemerintah. "Masukan dan kritikan menjadi evaluasi bagi pemerintah demi pemerintahan yang lebih baik dan terciptanya good and clean governance," pungkas Bupati Bangkalan. (uzi/rev)
