BLITAR, BANGSAONLINE.com - Meski semester pertama di tahun 2019 telah berakhir, namun penyerapan anggaran APBD 2019 di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) dinilai masih sangat minim.
Joko Prasetyo, Ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) mengatakan serapan anggaran di Dinas PUPR hingga kini baru sekitar 1 persen dari total anggaran Rp 287 miliar.
Baca Juga: Pemkab Blitar Siap Gelontorkan Anggaran Segini untuk Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Selatan
"Artinya ketika serapan anggaran rendah, maka masyarakat Kabupaten Blitar tertunda dalam menikmati hasil pembangunan," ungkap Joko Prasetyo usai melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Dinas PUPR, Kamis (22/8/2019).
Pihaknya mengaku telah menyampaikan hal ini ke Dinas PUPR. Menurutnya, serapan anggaran harus segera dilakukan. Utamanya untuk proyek jalan serta proyek fisik lainya yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat.
"Jika dalam waktu dua bulan serapan anggaran masih begini-begini saja, tentu bupati harus turun tangan mengevaluasi kinerja Dinas PUPR serta OPD lain yang serapan anggaranya rendah," tegasnya.
Baca Juga: Rusak, Pemkab Sebut Akses Jalan di Wilayah Blitar Utara Sulit Diperbaiki
Tak hanya anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Blitar, bahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 Kabupaten Blitar Rp111 miliar dipastikan hangus. Sejak awal bulan Juli ini DAK ditarik kembali ke pusat.
"Jadi jangan sampai nanti habis tahun anggaran dan menjadi Silpa seperti DAK," imbuhnya.
Hal senada disampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo. Menurutnya perencanaan harus terkonsep dengan benar. Sehingga penyerapan anggaran berjalan lancar. "Perencanaan mulai awal hingga tender jangan asal asalan harus benar-benar dilakukan dengan matang," kata Wasis.
Baca Juga: Warga Desa Dayu Blitar Tanami Pohon Pisang di Jalan yang Rusak
Sementara Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Blitar Asmaningayu saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya percepatan pembangunan. Menurutnya sejauh ini sejumlah proyek fisik sudah berjalan. Dari 185 paket proyek fisik hanya tinggal 22 yang masih dalam proses lelang.
"Di lapangan sudah berproses. Bahkan beberapa waktu lalu pak bupati juga melakukan pengecekan di lapangan. Kami tentu akan terus melakukan upaya untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran," pungkasnya. (ina/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News