Masuk Zona Kuning, DPRD Gresik Minta Pemkab Serius Atasi Kemiskinan

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik meminta Pemkab serius mengatasi kemiskinan. Sebab, hingga 2019 ini, kota bertabur ribuan industri ini masuk zona kantong kemiskinan di Jawa Timur.

"Ini sebuah ironi. Gresik yang begitu kaya raya ini menjadi salah satu daerah yang masuk zona kantong kemiskinan," ujar Anggota DPRD Gresik, Khoirul Huda kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (28/8).

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

Menurut Huda, masuknya Gresik di zona kantong kemiskinan berbanding lurus dengan data yang dimiliki Komisi IV. "Waktu itu, Komisi IV mendapatkan data dari Bappeda Provinsi Jatim bahwa kemiskinan di Gresik sudah zona kuning dan mendekati zona merah. Kemiskiman tersebar mulai di wilayah perkotaan hingga perdesaan," ungkap mantan Ketua Komisi IV DPRD Gresik periode 2014-2019 ini.

Berdasarkan data yang dimilikinya, Huda menjelaskan angka kemiskinan di Kota Pudak masih bertengger di kisaran 11,75 - 12,75 persen di tahun 2019. "Karena itu, kami meminta pemerintah serius menanganinya. Angka kemiskinan yang masih tinggi ini harus menjadi PR serius Bupati Sambari dan Wabup Qosim di sisa waktu jabatan yang tinggal 1,5 tahun ini," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Huda juga mengungkapkan bahwa lembaganya selama ini banyak mendapatkan laporan, jika masih banyak masyarakat miskin yang lepas dari pendataan pemerintah. Sebaliknya, masyarakat yang jelas terbilang mampu malah masuk data warga miskin.

Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024

"Fakta ini, tak menutup kemungkinan karena lemahnya verifikasi data kemiskinan. Makanya, data kemiskinan harus kembali di-review. Ini semata-mata untuk membuktikan yang benar-benar miskin benar mendapatkan perhatian dari pemerintah. DPRD heran sampai sekarang OPD terkait tak bisa memberikan data valid soal kemiskinan," cetus Sekretaris PPP Gresik ini.

Huda mengklaim jika DPRD selama ini sudah sangat konsen membantu pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. "DPRD telah membuat peraturan daerah (Perda) tentang penanggulangan kemiskinan yang baru disahkan dalam rapat paripurna. DPRD berharap pemerintah segera meningkatkan penanganan kemiskinan, lebih-lebih pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih kurang. Saat ini, masyarakat Gresik pencari kerja masih kesulitan karena banyak orang luar Gresik," pungkasnya. (hud/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News