Aksi unjukrasa puluhan ribu mahasiswa Surabaya menolak UU KPK dan KUHP di kantor DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya, Kamis (26/9/2019). Mereka datang dari berbagai kampus kota Surabaya dan sekitarnya dengan tagar "Surabaya Menggugat". Foto: purnama/suarasurabaya.net
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Jalan-jalan protokol di Kota Surabaya sempat lengang, Kamis (26/9/2019). Pantauan BANGSAONLINE.com di kawasan Jalan Darmo Surabaya yang biasanya padat merambat, hari ini, Kamis siang (26/9/2019), agak sepi menyusul maraknya demo para mahasiswa yang menolak UU KPK dan KUHP.
Begitu juga kampus-kampus. Sepi. Di kampus B Unair, misalnya, yang tiap harinya full mahasiswa - sehingga sulit parkir kendaraan - hari ini juga sepi. “Wah, bisa gak laku es coklat saya,” kata seorang wanita penjual es di lingkungan kampus unair.
Baca Juga: Polisi Bongkar Motif Janda Dibunuh Kekasih di Surabaya, Dipicu Surat Gadai Emas
Para mahasiswa Kota Surabaya dan sekitarnya sekarang memang terkonsentrasi di gedung DPRD Jalan Indrapura Surabaya. Dengan tagar “Surabaya Menggugat” mereka datang dari berbagai kampus, baik negeri maupun swasta. Puluhan ribu mahasiswa yang dipimpin BEM itu menolak UU KPK dan RUU KUHP yang kini dibahas DPR RI di Senayan Jakarta.
Para mahasiswa itu memakai jaket almamater masing-masing. Mereka datang dari Unair, Unesa, ITS, Uinsa, Stikosa-AWS, Unitomo, Stiesia, Untag, bahkan juga dari Unversitas Bhayangkara (Ubhara) yang kampusnya satu tembok dengan Polda Jawa Timur. Juga tampak para mahasiswa asal Madura terutama Bangkalan.
Puluhan ribu mahasiswa itu mengecam para anggota DPR dengan kata-kata nggateli. “DPR gatel, DPR gatel, DPR gatel,” teriak mereka. Poster-poster yang mereka bentangkan juga mengecam DPR. “Gaji Berjuta Otak Gak Ada,” demikian bunyi salah satu poster mereka.
Baca Juga: PT Umroh Kilat Indonesia, Prioritaskan Beri Edukasi ke Para Jemaah
Situasi sempat memanas karena gedung DPRD Jatim itu dipasang kawat berduri. Tapi mahasiswa tak peduli. Para mahasiswa menerobos kawat berduri itu. Mereka minta bertemu pimpinan DPRD Jatim.
Akhirnya, Kusnadi, Ketua DPRD Jatim sementara menemui mereka. Ketua DPD PDIP itu menyanggupi untuk menyampaikan aspirasi para mahasiswa tentang pencabutan UU KPK dan KUHP.
Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa minta para mahasiswa santun saat menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD Jatim. "Prinsip menyampaikan aspirasi memang dijamin oleh Negara, namun proses untuk menyampaikannya haruslah tetap dalam kesantunan," kata Khofifah di Surabaya, Kamis (26/9/2019).
Baca Juga: Korban Tewas, Begal Perempuan di Surabaya Hanya Dikenakan Pasal Curat, Pengacara Beberkan Alasannya
Ia minta agar para siswa SMA, SMK, dan Aliyah tidak ikut demo. Ia minta para guru agar para siswa itu tetap mendapat pelajaran seperti biasa. "Sudahlah, berikan kesempatan kepada kakak-kakak mahasiswa saja, tetap dalam kesantunan, dalam ketertiban dan obyektivitas dari aspirasi yang ingin disampaikan," kata ketua umum PP Muslimat NU itu.
Sebelumnya, Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof Dr Mohammad Nasih menghimbau mahasiswanya yang ikut aksi demo tertib. "Kalau mahasiswa melakukan aktivitas di luar kampus. Sebagaimana demonstrasi. Kami punya saran lakukan dengan elegan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan bahwa kalian akademisi. Calon-calon intelektual yang dipercaya oleh masyarakat. Bisa menyampaikan ide dan gagasan dengan elegan dan sebaik-baiknya," kata Nasih dalam rilisnya.(tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
