Ilustrasi
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Saat demo mahasiswa penolakan RUU beberapa waktu lalu, diketahui bahwa ternyata DPRD Jember belum memiliki situs web resmi. Hal ini terungkap saat mahasiswa meminta agar dukungan penolakan RUU yang diteken DPRD Jember diunggah ke situs resmi milik dewan.
Hal ini kemudian dibahas saat rapat dengar pendapat (hearing) Komisi B DPRD Jember bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Jember. Para wakil rakyat di gedung parlemen mengakui belum memiliki situs web resmi. Sehingga dalam kesempatan itu, Komisi B yang bermitra dengan Diskominfo pun mempertanyakan hal tersebut.
Baca Juga: Pileg 2024, DPC Demokrat Jember Targetkan 7 Kursi
“Saat demo dengan mahasiswa (beberapa waktu lalu), saat itu saya dan pimpinan yang menemui, itu mereka langsung walkout, ditinggal pergi, mengetahui kelucuan, masak dewan gak ada (tidak memiliki) websitenya,” kata Anggota Komisi B DPRD Jember Nyoman Ariwibowo saat hearing di ruang Komisi B DPRD Jember, Selasa (8/10/2019).
Nyoman menjelaskan, kondisi itu memang memalukan. Sebab di zaman 4.0, seharusnya kemudahan akses informasi terutama melalui situs web wajib ada. “Tapi faktanya, disampaikan oleh Sekwan (Sekretaris dewan), memang disampaikan websitenya itu ditarik ke humas atau pemda. Nah ini PR, dan saya mohon teman-teman Infokom (Diskominfo, red), untuk membantu kita DPRD terkait informatika ini tolong disupport,” ujar legislator dari PAN ini.
“Nantinya juga teman-teman dewan dapat mengisi itu. Karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 23, penyelenggaran pemerintah daerah kan bupati dengan DPRD. Apakah webnya jadi satu atau berpisah, ini saya tidak tahu, tolong kajiannya,” sambungnya.
Baca Juga: DPRD Jember Soroti Pengelolaan Sampah
Menanggapi hal tersebut, Kasi Data dan Statistik Diskominfo Jember Rudi B Prakoso menyampaikan, pihaknya akan mengkaji pembuatan situs web tersebut. “OPD boleh menganggarkan, atau melekat pada Kominfo. Jadi untuk segala bentuk IT atau segalanya itu, misalnya DPRD Jember butuh, kami support,” ujar Rudi.
"Baik itu untuk kebutuhan situs web, server, ataupun juga jaringan internet, itu bisa kami support (dukung, red) semua dari Kominfo,” katanya.
Hingga saat ini, lanjutnya, ada beberapa OPD yang progres kebutuhan akan komunikasi dan informasinya disampaikan. “Yang pasti humas, kemudian dari Dinas Kesehatan untuk JSCFI (Jember Security Center Fokus Ibu dan Anak), yang posisinya sudah sistem, dan untuk orang banyak. Progres ini sudah berjalan, untuk maintenance (perawatan, red) kita. Tapi ada beberapa konten yang tidak bisa jalan, tapi masih terus maintenance,” ujarnya.
Baca Juga: Penerimaan P3K Jember, Edi Cahyo: Harus Dilakukan dengan Seimbang
“Kemudian ada BPKA, dan Bapeda, kemudian aplikasi-aplikasi yang banyak. Seperti aplikai UMKM di smartphone, kemudian supporting jaringan rumah sakit se Jember. Intinya sesuai permintaan, seperti juga PTSP untuk data di-running, Dispendukcapil untuk SIAK. Intinya kita behind the screen dari OPD lain,” imbuhnya. (jbr1/yud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
