Hanya Rp 150 Juta, Dewan Tekan BPBD agar Tambah Anggaran Penanggulangan Kekeringan

Hanya Rp 150 Juta, Dewan Tekan BPBD agar Tambah Anggaran Penanggulangan Kekeringan Warga terdampak kekeringan di Sampang sangat bersyukur apabila ada dropping air bersih.

SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Kemarau panjang dan kekeringan yang melanda Kabupaten Sampang sangat menyengsarakan warga terdampak. Hal ini terlihat dari reaksi mereka ketika ada bantuan dropping air bersih. Warga langsung menyerbu bantuan air bersih, seakan itu sumber kehidupan yang baru.

Yang mengejutkan, setelah diblejeti oleh anggota DPRD Kabupaten Sampang, anggaran untuk bencana kekeringan ternyata hanya Rp.150 juta. Anggaran tersebut diestimasikan hanya bisa menjangkau 67 desa saja. Padahal jumlah se-Kabupaten Sampang ada 180 desa tersebar di 14 kecamatan.

"Jadi, dari 67 desa itu bila dibagi rata-rata, warga hanya kebagian air cuma 2 liter saja," ungkap Alan Kaisan, Ketua Fraksi Gerindra.

Untuk itu, guna menanggulangi bencana kekeringan yang tiap tahun terjadi, anggota dewan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang menambah alokasi anggaran untuk bencana kekeringan di Tahun Anggaran (TA) 2020.

Menurut Alan Kaisan, penambahan alokasi anggaran untuk bencana kekeringan perlu diprioritaskan. Sebab, bantuan air bersih dari Pemkab sangat terbatas.

“Kasihan warga yang tidak mendapatkan bantuan air. Karena tidak semua warga itu mampu membeli air tangki yang harganya cukup memberatkan mereka yang rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan,” ucap Alan yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Sampang.

Kepala BPBD Sampang, Anang Djoenaidi sangat menyambut baik untuk penambahan anggaran bantuan bencana kekeringan. Mengingat sejak beberapa tahun terakhir, anggaran di BPBD terlalu kecil, sehingga tidak dapat meng-cover semua wilayah yang terdampak kekeringan.

Pada 2017, lembaganya hanya menerima Rp 51 juta, kemudian ada kenaikan sebesar Rp 95 juta 2018. Sedangkan, tahun ini meningkat menjadi Rp 150 juta. Namun meski demikian, dana tersebut tidak cukup untuk mengatasi kekeringan yang dialami warga di 67 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Terutama di desa yang rawan mengalami kekeringan kritis.

“Terhadap minimnya anggaran bencana kekeringan itu betul sekali. Memang selama ini anggaran bencana kekeringan di Sampang itu kecil, dan tidak sebanding dengan jumlah warga yang terdampak,” tandasnya.

Pihaknya berjanji akan berupaya mengakomodir usulan DPRD tersebut dengan mengajukan penambahan anggaran di tahun anggaran 2020. (hri/rev) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO