Dampingi Keluarga di Istana, Gubernur Khofifah Sebut Kiai Masjkur Pahlawan yang Patut Diteladani

Pemberian gelar ini diajukan melalui bupati/wali kota atau gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yakni Menteri Sosial. Selanjutnya Menteri Sosial mengajukan permohonan usul pemberian gelar kepada presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Dengan diberikannya gelar pahlawan nasional tersebut, Khofifah mengajak masyarakat untuk meneladani nilai-nilai perjuangan yang dilakukan KH. Masjkur. Apalagi menyambut momen Hari Pahlawan 10 November mendatang, nilai-nilai kejuangan dan semangat kepahlawanan harus terus mengakar kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Hari Pahlawan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidak datang begitu saja melainkan melalui perjuangan dan pengorbanan luar bisa para pendahulu kita. Selayaknya semangat ini termasuk nilai-nilai perjuangan K.H Masjkur harus kita tanamkan dan teladani dalam kehidupan kita sehari-hari,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

K.H Masjkur yang lahir di Malang, 30 Desember 1904 dan wafat pada tahun 1994 ini pernah menjabat sebagai Menteri Agama Indonesia keenam yakni pada tahun 1947-1949 dan 1953-1955. Ia juga pernah menjadi anggota DPR RI tahun 1956-1971 dan anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1968.

Keterlibatannya dalam perjuangan kemerdekaan menonjol di zaman pendudukan Jepang, yakni sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ia juga tercatat selaku pendiri Pembela Tanah Air (Peta) yang kemudian menjadi unsur laskar rakyat dan TNI di seluruh Jawa. Ketika pertempuran 10 November 1945, namanya muncul sebagai pemimpin Barisan Sabilillah.

Dalam kesempatan ini, Gelar Pahlawan Nasional bagi K.H Masjkur diterima oleh cucunya yakni Mia Anissa Muyassarah. Selain KH. Masjkur, tokoh yang menerima Gelar Pahlawan Nasional dari Presiden RI kali ini adalah Ruhana Kuddus dari Sumatera Barat, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi (Oputa Yii Ko) dari Sulawesi Tenggara, dan Prof. Dr. M. Sardjito, MPH dari D.I. Yogyakarta, Prof. K.H A. Kahar Mudzakkir dari D.I. Yogyakarta, serta Alexander Andries Maramis dari Sulawesi Utara.